Medan, IDN Times- Musyawarah Provinsi (Musprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatra Utara akan digelar April mendatang. Agendanya memilih ketua umum baru untuk otoritas olahraga Sumatra Utara itu.
Saat ini Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum KONI Sumut sudah dibentuk. Namun peran tim TPP diingatkan harus bebas dari intervensi. Hal itu ditegaskan praktisi dan tokoh olahraga Karate Sumatra Utara, Zulkarnaen Purba.
Diakui Sekretaris FORKI Sumut ini, finis 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 merupakan catatan manis bagi Sumut sebagai tuan rumah. Sebanyak 79 medali emas, 59 perak dan 116 perunggu berhasil diraih meski dengan dukungan anggaran sebesar Rp90 miliar. Namun Sumut harus segera mengalihkan pandangannya untuk persiapan ke depan. PON XXII tahun 2028 yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah menanti.
Sejumlah cabor diketahui telah melaksanakan seleksi daerah dan menunggu arahan dari KONI maupun pemerintah daerah sebagai pemilik anggaran. Dilanjutkan dengan pemusatan latihan daerah (Pelatda) dan melakukan ujicoba-ujicoba baik nasional hingga internasional.
Tentunya pembinaan modern tersebut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, dalam hal ini KONI Sumut sebagai pembina cabang olahraga berprestasi. Untuk itu, Zulkarnaen Purba meminta seluruh Pengurus Provinsi Cabang Olahraga berperan aktif mengawal pelaksanaan Musyawarah Provinsi KONI Sumut yang direncanakan April 2025 ini. Dengan demikian, Musprov tersebut menghasilkan ketua umum dan kepengurusan yang murni mengabdi untuk pembinaan prestasi olahraga.
"Setiap empat tahun, fenomena ini selalu terjadi. Semua orang mengaku akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan prestasi olahraga Sumatera Utara. Rupanya ada kecap nomor dua? Semua pasti mengaku nomor satu," ucap Zulkarnaen Purba kepada awak media, baru ini.
Menurut mantan pelatih kepala timnas karate dan Kabid Binpres PB FORKI 2 periode ini, figur Ketua Umum KONI memegang peranan penting untuk peningkatan prestasi olahraga. Dengan anggaran terbatas dari Pemprov Sumut, ia harus berani menetapkan cabor prioritas.
Indikatornya tentu saja prestasi yang diraih dan masuk tidaknya cabor tersebut pada olimpic sport, Asian Games Sport dan Sea Games Sport sebagai target minimal. Sebab, pada PON XXII tahun 2028 mendatang, hanya 42 cabor yang dipertandingkan.
"Dengan penetapan cabor prioritas tadi, sistem pembinaan olahraga modern dapat dimaksimalkan. Yaitu, anggaran mengikuti program, bukan sebaliknya," tambah pemilik sertifikat Pelatih Utama tersebut.
Untuk itu Zulkarnaen menekankan pentingnya independensi tim penjaringan dan penyaringan calon ketua umum KONI Sumut. Tim ini harus bebas dari intervensi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia pun meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan pemilihan Ketua Umum KONI Sumut ini kepada proses yang semestinya. Sebab, lanjutnya, PON tidak lagi sebagai pertarungan prestasi semata, juga pertaruhan prestise atau martabat dan harga diri daerah.
"Apabila TPP ini tidak berani independen, lebih baik mundur," tegasnya.
Namun, terlebih penting lagi, pemerintah memiliki beban yang harus segera diselesaikan. Yaitu penghargaan atau apresiasi terhadap atlet peraih medali pada PON XXI kemarin. Apalagi, hingga tulisan ini dibuat, belum ada kepastian dari Pemprov Sumut mengenai waktu penyerahan apresiasi tersebut yang dikabarkan pekan depan.
"Mereka para atlet ini adalah pejuang daerah yang mengorbankan waktu, keringat dan darah, untuk menjaga nama baik Sumatera Utara. Jangan sampai mereka menganggap pengorbanan yang telah diberikan kurang dihargai," pungkasnya.