PKS Tolak Kenaikan Biaya Haji, Bentang Poster saat Paripurna di Sumut
PKS sebut pemerintah coba cari untung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Usulan Kementerian Agama menaikkan (Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60 menuai polemik. Usulan kenaikan ini dinilai membebani masyarakat yang akan pergi haji.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak usulan itu. Mereka menggelar aksi membentang poster saat Rapat Paripurna di DPRD Sumatra Utara, Rabu (25/1/2023). Protes ini diawali oleh interupsi salah seorang anggota DPRD fraksi PKS Hendro Susanto.
Baca Juga: Arab Saudi Turunkan Biaya Haji, tapi Indonesia Kok Naik?
1. Kenaikan biaya membebani masyarakat kecil yang ingin pergi haji
Hendro mengatakan jika kelak nanti biaya haji akan naik, ini menjadi beban bagi masyarakat kecil. Data yang mereka dapat, 70 persen orang yang pergi haji lewat jalur reguler di Sumatra Utara adalah kalangan nelayan dan petani.
“Sehingga kita hari ini menyatakan pendapat bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama masyarakat Sumatera Utara menolak rencana kenaikan ongkos naik haji tahun 2023 Masehi atau 144 Hijriyah dengan resmi,” tegas Hendra.
Setelah Hendro berbicara, seluruh anggota Fraksi PKS langsung berdiri dan menunjukkan poster yang sudah mereka persiapkan.
"FPKS Menolak Usulan Biaya Kenaikan Haji 1444 H/2023 M,"bunyi tulisan dalam poster yang mereka pegang.
Baca Juga: Kuota Haji Sumut 2023 Capai 8.168 Jemaah, Tidak Ada Pembatasan Usia