PFI: Peraturan Izin Peliputan di Persidangan Kekang Kebebasan Pers

2. MA keliru jika anggap kehadiran jurnalis malah mengganggu

Dia menegaskan,  MA harusnya tidak  perlu menganggap kehadiran jurnalis yang mengambil foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual adalah gangguan terhadap peradilan. Reno kembali mengingatkan jika pran dan fungsi jurnalis sebenarnya sangat membantu dalam meminimalisir praktek mafia peradilan yang dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara.

“Keberadaan jurnalis di ruang persidangan penting untuk menjamin proses peradilan berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan terpenuhinya akses untuk keadilan. Sebab dengan terbatasnya akses di ruang persidangan, diyakini akan membuat mafia peradilan makin bebas bergerak tanpa pengawasan jurnalis,” ungkapnya.

Larangan mengambil foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual hanya boleh pada kasus kesusilaan atau anak. Sementara pada pada prinsipnya persidangan terbuka untuk umum sebagaimana diatur Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual merupakan bagian dari prinsip keterbukaan informasi publik tidak relevan harus didahului izin hakim atau ketua majelis hakim. Sebagai konsekuensi jika proses persidangan tidak dibuka untuk umum maka putusan pengadilan bisa batal demi hukum.