Oknum Polisi Arogan Marak, KontraS: Karena Minimnya Proses Hukum

2. Tindakan arogansi terjadi berulang kali karena minimnya penegakan hukum

KontraS selama ini banyak melakukan advokasi dan monitoring kasus-kasus yang melibatkan oknum kepolisian. Bagi organisasi bentukan Almarhum Munir Said Thalib itu, tindakan pelanggaran yang berulang kali terjadi disebabkan karena tidak maksimalnya penegakan hukum bagi oknum aparat yang melakukan pelanggaran.

“Khususnya terhadap oknum aparat yang melakukan praktek kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam melakukan penegakan hukum. Karena proses hukumnya minim. Mulai dari lambatnya proses hukum, hingga upaya upaya mendamaikan kasus kasus kekerasan membuat tidak ada efek jera bagi para pelaku,” ungkapnya.

KontraS mendorong, Polri mampu melakukan penegakan hukum yang tegas. Sehingga potensi pelanggaran bisa lebih diminimalisir.

“Setidaknya para petugas di lapangan bisa lebih berhati-hati dalam penggunaan kekuatan berlebihan dan tidak sesuai prosedur. Apalagi sesungguhnya kepolisian sudah memiliki berbagai aturan internal sebagai indikator pelaksanaan kerja kerja yang sesuai dengan prinsip dan standar HAM. Penegakan hukum terhadap pelaku juga harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Bukan sekedar formalitas dan menghiasi wacana publik. Itu baru namanya konsep polisi yang Presisi,” tukas Amin.

KontraS Sumut mencatat, ada peningkatan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan. Kasusnya didominasi oleh Polri. Pada 2019, ada 103 kasus, baik itu dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan. Pada 2020 KontraS mencatat ada 192 kasus. Kasus-kasus yang terjadi mengakibatkan 226 orang terluka dan 56 orang meninggal. Sebagian besar dilakukan oleh kepolisan dalam konteks upaya penegakan hukum. Sebanyak 44 kasus merupakan praktek tembak mati dengan dalih tindakan tegas dan terukur.