Konjen Tiongkok Digeruduk Massa Penolak Tambang DPM

2. Produksi pertanian warga berkurang hingga 50 persen

Ungkap Aritonang yang lahir dan besar di Dairi mengatakan, selama proses pembangunan, mereka juga sudah merasakan dampak  buruknya. Produksi pertanian mereka merosot tajam hingga 50 persen.

Kata Ungkap, biasanya satu batang durian miliknya bisa menghasilkan omzet hingga Rp5 juta sekali musim panen. Namun saat ini, hasilnya hanya bisa menembus angka Rp1,5 juta saja. Begitu juga dengan jagung yang ditanamnya. Biasa dia bisa memproduksi jagung hingga dua ton.

“Sekarang hasilnya cuma satu ton saja,” ujar Ungkap.

Ungkap juga khawatir berbagai potensi bencana yang akan semakin membesar. Dia mengingat, bagaimana banjir bandang  yang terjadi pada Desember 2018 lalu dan menewaskan sejumlah orang. Dua di antaranya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Kemudian terjadi kebocoran limbah pada aktifitas eksplorasi yang dilakukan PT DPM yang diduga merusak lingkungan. Meski pun beberapa waktu lalu, PT DPM membantah semua tudingan tersebut.

Achmad Zulkarnain, Head of Health Safety Environment and Corporate Relations PT Bumi Resources Minerals (BRM) sebagai perusahaan yang memiliki 49 persen saham di PT  DPM pada November 2021 lalu  menampik jika banjir bandang pada Desember 2018 disebabkan oleh pembangunan infrastruktur PT DPM. Lantaran pembangunan dilakukan pada Mei 2019.

“Artinya banjir bandang terjadi lebih dulu. Baru PT DPM membangun infrastruktur. Jadi gak bisa dituduhkan itu akibat PT DPM,” tukasnya.

Achmad tidak menampik soal aktifitas pengeboran. Namun dia menolak, ada limbah yang bocor akibat pengeboran. Kata dia , ketika dilakukan pengeboran pada kedalaman 20 meter, terjadi rekahan batuan yang mengakibatkan bentonit atau tanah lempung ke luar.

“Bentonit bahan pupuk juga. Bentonit ke luar ke permukaan. Memang warnanya agak hitam. Tapi itu kan kalau dibilang kerusakan lingkungan, itu dilaporkan, alat bor dicabut, itu selesai,” katanya.

3. Massa ingin sampaikan laporan dari CAO terkait dampak tambang

Massa terus menyampaikan orasinya di depan Konjen Tiongkok. Mereka ingin menyerahkan hasil laporan Office of the Compliance Advisor Ombudsman CAO terkait risiko bencana jika pembangunan tambang diteruskan.

“Sebelum CAO ini, ada penelitian dari peneliti Independen, bahwa Dairi bisa tenggelam kalau bendungan tailing tersebut tetap dibangun. Karena Dairi rawan bencana,” ujar Koordinator Divisi Studi dan Advokasi Bakumsu Juniaty Aritonang.

Sayangnya, sepanjang unjuk rasa berlangsung tidak ada  satu pun perawakilan dari Konjen Tiongkok yang menemui massa.

Konjen Tiongkok disasar karena 51 persen saham PT DPM dimiliki oleh perusahaan asal negeri Tirai Bambu itu bernama China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co (NFC).

“Kami melihat, ini harusnya mereka mengevaluasi investaisi di Indonesia. Banyak masalaha yang terjadi kenapa mereka (pemerintah Tiongkok) seolah tutup mata. Hasil CAO tadi menunjukkan bahwa tidak layak pertambangan di daerah risiko  bencana. Kami ingin menyampaikan kepada mereka,” tukas Juni.

4. Aksi unjuk rasa serentak digelar di tiga lokasi

Untuk diketahui, aksi serentak ini dilakukan di tiga lokasi. Selain di Kota Medan, aksi juga digelar di Dairi. Kemudian, unjuk rasa juga digelar di Kantor Duta Besar Tiongkok dan Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan (KLHK) di Jakarta.

Masyarakat juga mendesak agar KLHK mengevaluasi kontrak kerja PT DPM. Warga juga sudah mendatangi Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK untuk melaporkan dugaan pidana kejahatan lingkungan. Namun, upaya itu belum ditanggapi serius oleh pihak Gakkum.

Kata Juni, Kehadiran Industri Ekstraktif di tengah ruang hidup masyarakat saat ini telah merampas kemerdekaan masyarakat atas hidup yang berdaulat di atas tanahnnya sendiri.