Kelam Hari HAM, Dari Penyiksaan Hingga Konflik Lahan Tak Bertitik

2. Kasus kekerasan meningkat signifikan

Amatan KontraS dari berbagai metode menunjukkan ada peningkatan signifikan angka kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan aparat penegak hukum. Sepanjang 2019, KontraS mencatat ada 103 kasus dugaan kekerasan, pada tahun 2020 kontras mencatat terjadi 192 kasus, mengakibatkan 226 orang terluka dan 56 orang meninggal.

Sebagian besar kasus itu diduga dilakukan oleh kepolisan dalam konteks upaya penegakan hukum. Sebanyak 44 kasus merupakan praktek tembak mati dengan dalih tindakan tegas dan terukur.

“Tafsir tindakan tegas dan terukur masih rancu. Dibanyak kasus justru mengarah pada penggunaan kekuatan yang dilakukan secara berlebihan. Jauh dari prinsip nesesitas dan proporsionalitas sebagaimana dimandatkan dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009," sebut Amin.

Praktik tersebut terjadi pada kasus-kasus pidana yang menjadi musuh publik. Seperti; narkoba, begal, atau pelaku curas. Menariknya, tindakan demikian kerap dianggap prestasi dan mendapat dukungan publik. Padahal jika melihat fakta dilapangan, angka tindak pidana sama sekali tidak mengalami penurunan. Pada prinsipnya, Kontras sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan kepolisian.

Namun begitu, penegakan hukum tidaklah boleh dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Ada prosedur dan aturan yang sudah dikita sepakati bersama sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM.

“Toh terbukti, pengunaan kekerasan bukan solusi penegakan hukum, bahkan sekedar mengurangi tindak pidana pun gagal,” katanya.

3. Kasus penyiksaan aparat untuk mengejar pengakuan juga masih masif

KontraS juga memberikan sorotan khusus pada dugaan kasus penyiksaan. Sepanjang 2020, lembaga ini mencatat 13 pengaduan kasus penyiksaan di Sumatera Utara. Jumlah ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya. KontraS menerima lima pengaduan kasus sepanjang 2020.

”Secara sederhana sesuatu dikategorikan penyiksaan ketika memenuhi unsur-unsur seperti, menimbulnya rasa sakit atau penderitaan mentnl atau fisik yang luar biasa, oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat Negara yang berwenang, untuk suatu tujuan tertentu seperti mendapatkan informasi penghukuman atau intimidasi,” katanya.

Motif penyiksaan yang dilakukan, lanjut Amin, sebagian besar dimaksudkan untuk mengejar pengakuan. Motif lain yakni sebagai bentuk penghukuman dan bentuk arogansi aparat terhadap pelaku tindak pidana.

Hal ini tentu bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Bahkan dalam beberapa kasus, Negara tidak segan mempertontonkan praktek kekerasan dan penyiksaan.

“Ambil contoh seperti apa yang dialami oleh Kamiso bulan Oktober lalu. Ditembak kakinya dengan posisi mata tertutup dan tangan diborgol. Jelas ini melanggar prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan” ungkapnya.

4. Upaya mencari keadilan terhadang tembok besar

Lebih parahnya, sekalipun praktek kekerasan dan penyiksaan merupakan perbuatan melanggar hukum namun upaya pencarian keadilan bagi korban sangat sulit didapatkan.
Peran lembaga Negara lain seperti Komnasham, LPSK, Kompolnas, hingga Ombudsman untuk mendorong pencarian keadilan kasus kekerasan yang melibatkan aparat menurut kontras semakin hari justru semakin meredup

“Proses hukum melalui pengaduan kasus-kasus itu sebagian besar mandek. Paling jauh berujung pada perdamaian sepihak tanpa proses hukum sebagaimana mestinya. Belum terlaksananya sanksi hukum yang tegas membuat tidak ada efek jera. Wajar kejadian semacam ini terus berulang,” ujar Amin.

Oleh sebab itu, KontraS mendesak pimpinan Polri agar berani secara tegas mendorong proses hukum bagi personel yang melakukan pelanggaran. Ketegasan justru baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.