TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumut

AKBAR Sumut: Omnibus Law Jebakan Kapitalis untuk Negara Berkembang

Catatan AKBAR Sumut soal alasan omnibus harus dibatalkan

Massa AKBAR Sumut berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Sumut , Senin (12/10/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)
Verified
Prayugo Utomo

Medan, IDN Times – Gelombang unjuk rasa penolakan terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja masih saja terjadi. Bahkan tak jarang unjuk rasa berakhir dengan kericuhan.

Omnibus Law memang sudah ditolak oleh berbagai elemen masyarakat sejak awal 2020. Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatra Utara  menjadi salah satu elemen yang terus menggemakan penolakan. Bagi mereka, wacana Omnibus Law untuk kesejahteraan hanyalah intrik oligarki atau persekongkolan jahat.

Massa AKBAR Sumut pun kembali berunjuk rasa di DPRD Sumut, Senin (12/10/2020). Seperti biasa, massa berorasi dengan bernas sambil membentangkan poster perlawanan terhadap Omnibus Law. Massa tetap bertahan di tengah guyuran hujan deras.

Massa AKBAR Sumut pun kembali berunjuk rasa di DPRD Sumut, Senin (12/10/2020). Seperti biasa, massa berorasi dengan bernas sambil membentangkan poster perlawanan terhadap Omnibus Law. Massa tetap bertahan di tengah guyuran hujan deras.

 

Di tengah hujan itu juga, massa terlibat perdebatan dengan Anggota DPRD Sumut Fraksi NasDem Rahmansyah Sibarani. Massa mendesak DPRD Sumut untuk menyatakan sikap penolakan terhadap Omnibus Law. Namun Rahmansyah mengatakan, jika pernyataan sikap itu bukanlah wewenang mereka. DPRD hanya punya kewenangan menyampaikan aspirasi ke DPR RI.

Perdebatan alot tidak menemukan titik temu. Anggota DPRD Sumut meninggalkan massa di tengah hujan. Disambut sorakan massa yang mengecam mereka. Polisi yang berjaga juga meninggalkan massa. Massa nyaris tanpa pengawalan.

Unjuk rasa berlanjut, massa juga membuka kawat duri pembatas gedung DPRD Sumut. Mereka kemudian memanjat gerbang DPRD Sumut. Memasang spanduk berisi protes keras.

Baca Juga: [BREAKING] AKBAR Sumut Desak DPRD Ambil Sikap Terkait Omnibus Law

1. Unjuk rasa akan terus dilakukan sampai Omnibus Law dibatalkan

Massa AKBAR Sumut berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Sumut , Senin (12/10/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)

AKBAR Sumut mencatat beberapa poin penolakan di dalam Omnibus Law. Pimpinan Aksi Dinda mengatakan jika penolakan Omnibus Law ini akan terus digulir sampai pemerintah membatalkannya.

AKBAR Sumut diinisiasi lintas organisasi mulai dari elemen buruh, petani, mahasiswa, aktifis perempuan, masyarakat adat dan lainnya. Mereka merasa jika Omnibus Law hanyalah akan menyengsarakan rakyat.

“Kita ingin memberi tahu bahwa selama rakyat masih punya kekuatan maka tidak akan kalah. Segala macam bentuk penolakan terhadap Omnibus Law sudah kami lakukan. Kami lakukan diskusi rutin di desa-desa, kampus-kampus, dan tempat umum lain. Melakukan unjuk rasa besar-besaran ke beberapa titik di kota Medan untuk menunjukkan kepada Pemerintah, bahwa gejolak penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di semua daerah tidak terkecuali Medan sangat besar,” ujar Pimpinan Aksi Dinda usai unjuk rasa.

2. Omnibus Law dibuat dengan logika Patriarki

Massa AKBAR Sumut berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Sumut , Senin (12/10/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Menurut AKBAR Sumut, gelombang unjuk rasa adalah bentuk kemarahan masyarakat karena pemerintah dan DPR yang tidak mau mendengar rakyatnya. Pemerintah hanya perlu membatalkan Omnibus Law. Tidak dengan uji materi karena Omnibus Law yang dibuat menyalahi aturan.

Lusty, Wakil Pimpinan Aksi juga menyatakan bahwa Omnibus Law di bentuk pemerintah dengan logika produksi patriarki. Sehingga perempuan yang notabenenya mengalami kerja reproduksi tidak dianggap sebagai bagian yang menopang produksi kapital.

“Akibatnya, upah perempuan yang mengambil cuti selama haid, hamil dan melahirkan tidak dibayarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih berlaku diskriminatif terkhusus kepada kaum perempuan,” ujar Lusty.

3. Eksploitasi alam hingga bertambahnya utang luar negeri akan terjadi jika Omnibus Law diterapkan

Massa AKBAR Sumut berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Sumut , Senin (12/10/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)

AKBAR juga menyoroti soal kenapa Omnibus Law harus ditolak dan dibatalkan. Menurut mereka Omnibus Law hanya bertujuan untuk memfasilitasi investasi baik nasional dan internasional dengan alasan pertumbuhan ekonomi.

Pasal-pasal di dalam Omnibus Law juga dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, menguras habis tenaga pekerja dan eksploitasi alam untuk pertambangan.

“Pada masa revolusi 4.0 saat ini, negara kapitalis terus mencari jalan untuk mengalirkan modalnya ke negara-negara berkembang melalui Kerjasama Ekonomi, investasi. Ini adalah jebakan bagi negara dunia ketiga dengan politik Hutang Luar Negeri,” sambung Dinda.

4. Omnibus Law juga tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Agraria

Massa AKBAR Sumut berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Sumut , Senin (12/10/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dalam sektor agraria, Omnibus Law dianggap kontra produktif dengan semangat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Omnibus Law hanya akan memberi peluang pemodal untuk ekspansi lahan sehingga mematikan ekonomi rakyat kecil.

Omnibus Law, bagi AKBAR Sumut, juga menghapuskan sanksi pidana bagi para pengusaha, hilangnya upah minimum, tak ada lagi cuti haid, pesangon dihapus.

“Pengusaha bisa saja semena-mena melakukan PHK karena tak wajib bayar pesangon. Ini sebagai sinyal bahwa pemerintah membuat rakyat semakin miskin dan sengsara,” ujar Dinda.

Baca Juga: Demo Omnibus, Massa AKBAR Sumut Bawa Boneka Babi Berdasi ke DPRD

Topik:
Demo
omnibus law
uu cipta kerja
medan
sumatra utara
Berita Terkini Lainnya

Rajin Jajan, Azzam Bocah 10 Tahun Kini Punya Berat Badan 71 Kg

Komunitas Cabe Gelar Aksi Dukung Bobby Soal Tembak Mati Begal

Saksi Mahkota Sebut Tosa Beri Perintah Membunuh Eks DPRD Langkat

Gandeng Bank Pangan, JW Marriott Bagi Makanan di Kampung Sejahtera

Pj Wali Kota Banda Aceh Diganti, Empat Pejabat Lain Diperpanjang

Marak Kasus Rabies, Pemko Medan Gelar Vaksinasi Hewan Peliharaan

Hari Diabetes, Diabetasol Gelar Berbagai Kegiatan di Kota Medan

Musim Hujan, 4 Cara Aman Lewati Genangan Air untuk Pengendara Motor

Premium Matic Day, Pengunjung Mal Terpukau dengan Perfoma Matik Besar

Prihatin Anak Sakit Kritis, Dr Dewi Bantu Perobatan ke Rumah Sakit