TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Banjir dan Longsor di Parapat Diduga Akibat Kerusakan Hutan

Alih fungsi hutan jadi masalah

Pertama kali longsor, bekas kayu dan bebatuan serta tanah menimbun jalan (Istimewa/IDN Times)

Simalungun, IDN Times - Warga yang terdampak banjir dan longsor di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun mengharapkan perhatian pemerintah untuk menanggulangi persoalan yang menimpa mereka.

Selain bisa cepat keluar dari musibah ini, warga turut meminta kepada Bupati Kabupaten Simalungun agar mencari solusi masalah hutan sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi bencana alam. Warga kuatir jika hutan tidak dibenahi maka bencana lebih besar dikuatirkan akan muncul.

Baca Juga: Hujan Deras, Longsor dan Banjir Melanda Kawasan Parapat Danau Toba

1. Hutan tidak lagi mampu menahan air hujan

Badan Jalisum berubah seperti sungai deras (Istimewa/IDN Times)

Salah satu warga, R Sirait mengatakan bahwa penebangan pohon membuat hutan tidak lagi mampu menahan air hujan. "Kita yakin masalah ini karena hutan semakin gundul. Puluhan tahun sebelumnya daerah Parapat tidak pernah mengalami masalah sebesar ini. Kenapa? Karena hutan terjaga, tidak seperti sekarang," katanya, Jumat (14/5/2021).

Senada disampaikan Ketua Forum DAS Asahan Toba, Dr Robert Tua Siregar MSi. Pihaknya pun telah memprediksi potensi bencana yang akan melanda wilayah Hutan Sibaganding sebagai hulu Kota Parapat, saat melihat banyak kawasan yang telah dialihfungsikan, terutama di hulu Sungai Batu Gagak.

Analisa potensi bencana telah banyak diterbitkan pada hasil research untuk wilayah ini menjadi referensi sebenarnya pada pengambil keputusan di wilayah ini. Belum lagi saat ini telah ada Hutan Tanaman Industri (HTI) yang di hulu.

"Menurut Jurnal Manajemen Hutan Tropika yang diterbitkan 2004 yang lalu telah terjadi degradasi hutan (hutan primer ke HBT). Dimana 95% dari hutan primer yang ada pada tahun 1999 (2.046 Ha) telah berubah, diantaranya seluas 1.449 Ha mengalami degradasi sedangkan sisanya mengalami deforestasi, " terangnya.

2. Pemerintah harus memperhatikan fungsi hutan

kanalkalimantan.com

Pemerintah semestinya kembali melihat rencana tata ruang wilayah. Karena fungsi hutan di hulu tidak bisa dijadikan sebagai hutan tanaman industri atau fungsi lain, harus menjadi kawasan lindung, juga pihak Litbang Kehutanan Aek Nauli, jika melakukan perlakukan untuk fungsi Litbang seharusnya juga memperhatikan kondisi keberlanjutannya.

Kawasan hutan di hulu sungai sudah mutlak harus dijaga. Pemerintah juga harus melihat, apakah alih fungsi kawasan hutan akan memengaruhi daya dukung sungai atau tidak. Pastinya, hutan tidak mampu menyerap air ketika intensitas hujan tinggi. 

"Rekomendasi pada pengelolaan hutan ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pengelolaan hutan dan diharapkan mampu melengkapi terlaksananya pengelolaan hutan. Dimana pada hulu terdapat HTI dari kayu ekaliptus (Eucalyptus), " ujarnya.

Baca Juga: Film Petualangan Sherina 2 Akan Tayang, 9 Potret Menawan Sherina Munaf

Berita Terkini Lainnya