TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, PKS: Ini Menyulitkan Warga

Kebijakan pemerintah ini dinilai akan timbulkan masalah baru

Ilustasi minyak goreng di pasaran (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Medan, IDN Times- Partai Keadilan Sosial (PKS) menolak wacana kebijakan pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian minyak goreng (Migor).

"PKS tidak setuju akan rencana kebijakan pembelian migor dengan aplikasi PeduliLindungi karena akan membebani masyarakat. PKS yang DNA-nya melayani masyarakat, maka kita bersuara dengan lantang akan rencana kebijakan tersebut," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatra Utara (Sumut), Hendro Susanto kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).

Penolakan yang disampaikannya itu sebagai respon PKS setelah melakukan kajian dan diskusi bersama staf ahli.

Baca Juga: Dianggap Meresahkan, Gubernur Edy Dukung Holywings Ditutup di Sumut

1. Penggunaan aplikasi untuk beli minyak goreng dinilai bukan solusi

Ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Menurutnya, akar masalah minyak goreng ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi. Maka dari itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk fokus menyelesaikan akar masalah. Sebab, kebijakan baru ini malah berpotensi menimbulkan masalah lainnya.

"Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan akar masalahnya. Contohnya, rencana terkait kebijakan penggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli migor-curah, itu aneh dan bukan solusi," katanya. 

2. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan masyarakat

Minyak goreng curah. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Hendro menilai ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat kita. Mayoritas pengguna minyak goreng curah, kata Hendro, adalah kaum ibu dan pelaku UMKM.

"Mereka sudah teriak teriak sejak Februari 2022 kemarin agar migor harganya turun. Sudah ganti menteri tetapi belum ada pertanda turun. Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," ujarnya.

Baca Juga: Cerita Minum Kopi Lintong di Paris, Edy: Saya Heran Kok dari Thailand

Berita Terkini Lainnya