Tiga Wali Kota Terjerat Korupsi, Bukti Pemimpin Belum Transformatif
Penanganan COVID-19 di Medan masih melempem
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Dalam beberapa tahun terakhir, masalah nyaris terjadi di segala sektor di Kota Medan. Di antaranya kebocoran anggaran dan pendapatan selalu terjadi, banjir, kemacetan, kriminalitas tinggi dan masalah-masalah lainnya.
Yang paling parah tiga Wali Kota Medan terjerat kasus korupsi saat menjabat. Yakni Abdillah, Rahudman Harahap, dan Dzulmi Eldin. Serta Wakil Wali Kota Medan, Ramli juga dipenjara karena kasus korupsi.
Pengamat Kebijakan Publik, Tunggul Sihombing mengatakan, masalah-masalah ini tak lepas dari sosok pimpinan yang memimpin kota ini yang masih konservatif dan transaksional.
"Sampai sekarang kita belum punya pimpinan atau wali kota yang transformatif," kata Tunggul kepada IDN Times, Jumat (16/10/2020).
Dia menyebut hal itu bukan tanpa alasan. Kata Tunggul, pemimpin yang transformatif setidaknya bisa menekan masalah-masalah yang ada di Kota Medan. Tapi kenyataannya, saat ini justru masalah itu semakin besar. Ini menandakan tata kelola pemerintahan dan kebijakan oleh Walikota Medan belum dilakukan dengan baik.
Baca Juga: Sah! KPU Tetapkan DPT Pilkada Medan 1.601.001 Jiwa
1. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih rendah
Masalah kebocoran pendapatan masih terjadi di mana-mana, penerimaan dari sektor retribusi, pajak reklame, IMB, pajak restoran dan pos pendapatan lainnya masih sering bocor. Masalah parkir tepi jalan, yang seharusnya hanya masalah kecil, justru sampai sekarang tak kunjung selesai. Masih banyak trotoar yang dijadikan lahan parkir.
"Ini menandakan kalau pemimpin atau walikota kita belum transformatif," katanya.
Dia mengambil contoh satu lagi. Pada masa pandemik COVID-19 seperti saat ini, masyarakat Kota Medan sedang dirundung ketakutan. Masyarakat butuh pemimpin yang bisa dipercaya, yang diyakini bisa mengeluarkan mereka dari suasana ketakutan, berkharisma dan bisa memahami kebutuhan rakyatnya.
Namun yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini justru sebaliknya. Masyarakat semakin dirundung ketakutan. Kebijakan untuk mengatasi masalah pandemi seolah-olah hanya meng-copy kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi. Belum ada kebijakan yang betul-betul dikeluarkan Pemko Medan yang sesuai dengan karakteristik warga dalam mengatasi masalah pandemi ini.
Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Padahal razia protokol kesehatan nyaris tiap hari dilakukan. Masih banyak warga kurang mampu yang belum tersentuh bantuan. Parahnya lagi, informasi mengenai rapid atau swab test masih membingungkan masyarakat.
Baca Juga: Chat WA Ketua KAMI Medan Dibuka, Ada Perintah Melempari Polisi dan DPR