TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumut

Ricky Anthony: KPK Harus Awasi Anggaran Penanganan Corona di Sumut

"Jangan sampai bencana corona menjadi ajang korupsi"

Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem (Dok. IDN Times/istimewa)
Verified
Arifin Al Alamudi

MEDAN, IDN Times - Di tengah wabah COVID-19, penganggaran dan pengelolaan anggaran tidak lagi melalui mekanisme pembahasan di DPRD yang seperti biasa dilakukan.

Pasalnya, Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penanganan Virus Corona yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo menjadikan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur anggaran dengan semaunya. Yang pastinya, potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanganan wabah COVID-19 ini sangat rentan terjadi.

Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem. "Jangan sampai bencana ini menjadi ajang korupsinya para pejabat kotor dan pengusaha hitam," ungkapnya kepada IDN Times, Minggu (3/5).

Baca Juga: Kronologis Kisruh Tenaga Medis COVID-19 VS Gugus Tugas Sumut

1. Masyarakat di Sumut mulai frustasi

Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem (Dok. IDN Times/istimewa)

Ricky Anthony menceritakan hasil pengamatannya di lapangan bahwa masyarakat belum merasakan dampak nyata hasil kerja Pemprov Sumut dalam penanganan wabah COVID-19 di Sumatera Utara.

Kinerja Pemerintah, tambah Ricky, hanya sebatas memberi imbauan agar masyarakat berdiam diri dirumah saja. Sementara banyak masyarakat Sumut kini kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaannya.

"Masyarakat kita sudah frustasi, bisa jadi masyarakat Sumut ini mati karena kelaparan, bukan karena Virus Corona. Jangan Sampai," tegasnya.

2. Jangan sampai anggarannya habis tapi masyarakat di bawah ternyata kelaparan

Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem (Dok. IDN Times/istimewa)

Selain itu, Ricky juga melihat langsung ditengah masyarakat begitu banyak kejanggalan yang berindikasi tindakan korupsi terjadi. Seperti bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah yang tak kunjung sampai kepada masyarakat.

Tambah lagi, masyarakat yang terdampak COVID-19 tidak masuk dalam data masyarakat penerima bantuan. Ironisnya lagi, data penerima bantuan yang diserahkan perangkat desa diminta untuk dikurangi, yang mengakibatkan perangkat desa menjadi takut untuk melakukan pendataan karena adanya batasan data penerima bantuan.

"Saya berharap KPK turun langsung mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov Sumut dalam penanganan COVID-19, jangan sampai anggarannya habis namun masyarakat di bawah ternyata kelaparan," ungkap Anggota DPRD Sumut dari dapil Kabupaten Langkat dan Binjai ini.

Baca Juga: Warga Terdampak COVID-19 Tidak Dilayani, Lapor ke Ombudsman

Topik:
Nasdem
dprd
sumatera utara
virus corona
COVID-19
Berita Terkini Lainnya

Jangan Sedih Gak Lulus PTN, Ini 10 Kampus Swasta Terfavorit di Medan

Wali Kota Bobby Tawarkan Investasi Kesehatan pada Menteri Singapura

Sudah 33 Jemaah Haji Asal Sumut Wafat, Berikut Nama-namanya

Roda As Patah, CPO Bertumpahan dari Truk Tangki di Gunung Kulu

Polisi Tangkap 2 Orang yang Diduga Terlibat Bentrok OKP di Langkat

Mulia Rambe Cerita Konsumsi Jemaah Haji Tak Layak hingga Bus Telat

Cerita Muslim Soal Kepanikan saat Jemaah Haji Terlantar di Muzdalifah

Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Aceh Barat, Belum Ada Laporan Kerusakan

Kloter 6 Jemaah Haji Tiba Medan, Jumlah yang Wafat Sudah 33 Orang

Komplotan Pencuri Motor di Medan Ditangkap, 1 Ditembak Mati