TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumut

Evi Novida Dipecat, Pengamat Politik USU: Putusan DKPP Cacat Hukum

Sudah 2 komisioner KPU RI yang dipecat

Fernanda Putra Adela (kiri) Pengamat Politik USU (Dok. Pribadi)
Verified
Arifin Al Alamudi

Medan, IDN Times - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan putusan pemberhentian tetap kepada teradu Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik dari jabatannya, Rabu (18/3). Putusan ini dikeluarkan karena perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Hal ini mendapat perhatian khusus dari pengamat politik Sumatera Utara Fernanda Putra Adela.

Ia menilai keputusan DKPP yang memberhentikan tetap Evi Novida cacat hukum dan inkonstitusional. Alasannya keputusan tersebut tanpa adanya pihak yang dirugikan seperti dalam perkara.

Baca Juga: [BREAKING] Komisioner KPU Terjerat OTT KPK, Ini Kata Ketua KPU

1. Penggugat sudah mencabut aduan

Komisioner KPU Binjai, saat menerima kunjungan KPU RI (IDN Times/ Foto dokumen IDN Times)

“Keputusan DKPP yang memberhentikan tetap Evi Novida cacat hukum dan inkonstitusional. Alasannya keputusan tersebut tanpa adanya pihak yang dirugikan seperti dalam perkara karena pihak terkait dalam hal ini penggugat sudah mencabut Pengaduan dalam sidang DKPP tanggal 13 November 2019,” ucap dosen Ilmu Politik USU ini.

2. Yang dirugikan tidak ada, tapi kok tetap disidangkan?

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengunjungi kantor KPU Medan (Dok. IDN Times)

Menurut mahasiswa doktoral Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini, DKPP sudah terlalu jauh melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU 7/2017 kepada DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang pasif atau DKPP tidak dapat bertindak bila tidak ada pihak yang dirugikan.

“Bayangkan pihak yang dirugikan tidak ada. Tapi tetap disidangkan. Apa namanya kalau bukan offside. DKPP sudah terlalu jauh melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU 7/2017 kepada DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang pasif atau DKPP tidak dapat bertindak bila tidak ada pihak yang dirugikan,” jelas Fernanda.

Baca Juga: Komisioner KPU RI Evi Novida Diberhentikan DKPP

Topik:
KPU
pemilu
pengamat
Berita Terkini Lainnya

Jangan Sedih Gak Lulus PTN, Ini 10 Kampus Swasta Terfavorit di Medan

Wali Kota Bobby Tawarkan Investasi Kesehatan pada Menteri Singapura

Sudah 33 Jemaah Haji Asal Sumut Wafat, Berikut Nama-namanya

Roda As Patah, CPO Bertumpahan dari Truk Tangki di Gunung Kulu

Polisi Tangkap 2 Orang yang Diduga Terlibat Bentrok OKP di Langkat

Mulia Rambe Cerita Konsumsi Jemaah Haji Tak Layak hingga Bus Telat

Cerita Muslim Soal Kepanikan saat Jemaah Haji Terlantar di Muzdalifah

Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Aceh Barat, Belum Ada Laporan Kerusakan

Kloter 6 Jemaah Haji Tiba Medan, Jumlah yang Wafat Sudah 33 Orang

Komplotan Pencuri Motor di Medan Ditangkap, 1 Ditembak Mati