Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Demo buruh di depan Kantor Gubernur Jatim. IDN Times/Ardiansyah Fajar.
  • UMP Sumut 2027 ditetapkan Rp3.410.000, naik Rp181.001 atau 5,61 persen dari tahun sebelumnya.

  • Perhitungan kenaikan memakai inflasi 2,71 persen, pertumbuhan ekonomi 4,79 persen, dan indeks alfa 0,6045.

  • Bupati dan wali kota se-Sumut harus menyerahkan rekomendasi UMK dan UMSK 2027 paling lambat 25 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
16 November 2026

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI diterbitkan sebagai salah satu pijakan penetapan upah minimum 2027.

Jumat (20/11/2026)

UMP Sumut Tahun 2027 diumumkan di Medan sebesar Rp3.410.000.

25 November 2026

Rekomendasi UMK dan UMSK 2027 dari seluruh kabupaten dan kota di Sumut diminta sudah diterima.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Penetapan UMP Sumut Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000, naik 5,61 persen atau Rp181.001.
  • Who?
    Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menetapkan UMP bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut.
  • Where?
    Keputusan UMP Sumut 2027 diumumkan di Medan.
  • When?
    Penetapan diumumkan pada Jumat (20/11/2026), sedangkan rekomendasi UMK dan UMSK paling lambat 25 November 2026.
  • Why?
    Penetapan dilakukan sebagai acuan upah minimum 2027 dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta data Kebutuhan Hidup Layak dan ketenagakerjaan.
  • How?
    Kenaikan dihitung dari inflasi 2,71 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 4,79 persen yang dikalikan faktor alfa 0,6045.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

UMP Sumut tahun 2027 naik menjadi Rp3.410.000. Gubernur Bobby Nasution menetapkannya setelah berdiskusi dengan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kenaikannya sekitar Rp181 ribu. Sekarang bupati dan wali kota harus membuat rekomendasi upah untuk daerah masing-masing dan menyerahkannya paling lambat 25 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penetapan UMP Sumut 2027 memberikan angka upah minimum yang jelas bagi pekerja dan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun UMK serta UMSK. Prosesnya juga melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sementara perhitungannya memakai sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Kenaikannya dipatok 5,61 persen dari tahun sebelumnya.

Keputusan itu diumumkan di Medan, Jumat (20/11/2026). Angka tersebut diketuk usai pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, hingga serikat pekerja.

Dengan ketetapan itu, upah minimum pekerja di Sumatra Utara bertambah sekitar Rp181 ribu dibanding 2025. Kini, giliran para bupati dan wali kota yang dikejar tenggat waktu untuk merumuskan upah tingkat kabupaten/kota.

1. Upah naik Rp181 ribu lewat perhitungan indeks alfa 0,6045

ilustrasi buruh pabrik (pexels.com/HONG SON)

Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan Rp3.410.000, naik dari UMP 2026 yang berada di angka Rp3.228.949. Dalam rilis Pemprov Sumut, kenaikan tersebut tercatat sebesar Rp181.001 atau 5,61 persen.

Yang menjadi sorotan adalah formula di balik angka tersebut. Kenaikan dihitung dari inflasi sebesar 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.

Sebelum diketuk, rancangan upah dibahas bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut. Di dalamnya duduk unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.

"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata Bobby Nasution.

2. Tiga aturan ketenagakerjaan jadi landasan penetapan upah

Ilustrasi Buruh di bawah laju inflasi kebutuhan hidup (Pexels.com/MufidHanif)

Pemprov Sumut menyebut penetapan UMP 2027 tidak lepas dari koridor regulasi terbaru. Ada tiga aturan yang dijadikan pijakan utama.

Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Edaran itu memuat data Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan sebagai acuan penetapan upah minimum 2027.

3. Bupati dan wali kota dikejar tenggat 25 November setor rekomendasi UMK dan UMSK

ilustrasi buruh (unsplash.com/EqualStock)

Usai mengetuk UMP, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumut segera bergerak. Mereka diminta menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.

Rekomendasi di tiap daerah wajib mengacu pada UMP Sumut 2027 yang baru ditetapkan. Penyusunannya juga harus berpijak pada kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

Waktu yang diberikan cukup ketat. Seluruh rekomendasi UMK dan UMSK 2027 diminta sudah diterima paling lambat 25 November 2026.

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More