PLTA Batangtoru Bakal Aktif Lagi, WALHI: Pemerintah Inkonsisten

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, menyebut Ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli merupakan salah satu kawasan hutan tropis penting yang masih memiliki tutupan hutan relatif utuh di Sumatera Utara. Secara administratif, kawasan ini membentang di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

Menurut WALHI, kawasan tersebut tidak hanya menjadi habitat bagi orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan berbagai flora-fauna dilindungi lainnya, tetapi juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang menopang kehidupan masyarakat di wilayah hilir.

“Warga bergantung pada hutan sebagai sumber air bersih sekaligus pelindung dari ancaman banjir, erosi, dan longsor,” ujar Rianda, Sabtu (6/6/2026).

WALHI Sumut menilai pembangunan PLTA Batang Toru telah menyebabkan berkurangnya tutupan hutan dan lahan lebih dari 350 hektare di sepanjang sekitar 13 kilometer kawasan sungai Batang Toru. Aktivitas pembangunan disebut berdampak terhadap perubahan kondisi ekologis di kawasan tersebut.

Dalam keterangannya, WALHI menyebut sejumlah dampak yang berpotensi muncul, antara lain terganggunya fluktuasi alami debit sungai, meningkatnya sedimentasi akibat aktivitas konstruksi, hingga risiko pencemaran sungai dari limbah hasil penggalian terowongan. Organisasi lingkungan itu juga menyoroti perubahan pola sedimentasi yang dipicu pembukaan lahan, pembangunan jalan, serta aktivitas penggalian dan penimbunan di area proyek.

WALHI Sumut mengaitkan pembangunan PLTA Batangtoru dengan bencana banjir yang terjadi pada November tahun lalu. Saat itu, menurut mereka, pemerintah sempat menghentikan aktivitas pembangunan dan proses perizinan proyek. Namun, pembangunan kini kembali berjalan.

"Ini bukti pemerintah inkonsisten. Pemerintah tidak memikirkan nasib ekosistem Batangtoru yang rusak. Pemerintah tidak memikirkan rakyat yang terdampak bencana ekologis. Pemerintah juga tidak memikirkan satwa dilindungi seperti orangutan tapanuli dan harimau Sumatera yang habitatnya semakin tergerus," tukasnya.

Dilansir dari Bloomberg Tecnoz, operasional atau tahap komisioning PLTA Batangtoru milik PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) mengalami penundaan hingga Oktober 2026 setelah terdampak banjir besar yang melanda Sumatra pada akhir 2025. Sebelumnya, proyek berkapasitas 510 MW tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap komisioning pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Kementerian ESDM menyebut penundaan dilakukan setelah pemerintah melakukan identifikasi dampak pascabencana.

Di tengah penundaan tersebut, NSHE juga mengajukan permohonan audit lingkungan ulang kepada Kementerian Lingkungan Hidup setelah izin operasional proyek dicabut pemerintah. Pencabutan itu berkaitan dengan dugaan kontribusi sejumlah perusahaan, termasuk PLTA Batangtoru, terhadap kerusakan kawasan hutan yang dinilai memperparah banjir di Sumatra Utara.

Pemerintah menyatakan pengelola proyek wajib menjalankan langkah pemulihan lingkungan dengan capaian minimal 120 persen, termasuk melakukan rehabilitasi vegetasi melebihi kondisi sebelumnya. Di sisi lain, Kementerian ESDM menegaskan proyek tersebut telah mengantongi izin penggunaan kawasan hutan (PPKH) dan memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak terkait penggunaan kawasan hutan.

PLTA Batang Toru dibangun di kawasan seluas sekitar 650 hektare di Tapanuli Selatan dan dirancang memiliki empat turbin dengan total kapasitas 510 MW. Sebelum penundaan akibat banjir, satu unit turbin direncanakan mulai beroperasi pada akhir 2025.

"Hentikan aktivitas industri ekstraktif maupun pembangunan infrastruktur di wilayah ekosistem Batangtoru. Hentikan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru yang dijalankan NSHE," pungkas Rianda.