Medan, IDN Times – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara mencatat 23 peristiwa kekerasan dan penyiksaan yang diduga dilakukan personel TNI sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Dari rangkaian peristiwa tersebut, 27 orang disebut menjadi korban, terdiri dari 25 orang luka-luka dan dua orang meninggal dunia.
KontraS Sumut menyebut keterlibatan TNI dalam pengamanan bisnis perusahaan dan perkebunan menjadi bagian terbesar dari temuan kekerasan sepanjang 2026. Dari 23 peristiwa yang mereka dokumentasikan, 15 di antaranya disebut berkaitan dengan PT Agrinas Palma Nusantara (PT APN).
KontraS mencatat sedikitnya 21 orang menjadi korban dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dalam data yang disampaikan, 19 orang disebut mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia
Staf Kampanye dan Opini Publik KontraS Sumut Adhe Junaedy mengatakan penempatan personel TNI dalam pengamanan kepentingan ekonomi membuat posisi warga dan aparat menjadi tidak seimbang.
“Ketika prajurit TNI ditempatkan untuk mengamankan kepentingan ekonomi, maka relasi antara negara, perusahaan dan masyarakat menjadi timpang. Warga yang seharusnya dilindungi justru berhadapan dengan prajurit yang memiliki kemampuan koersif jauh lebih besar,” kata Adhe dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Keterlibatan prajurit TNI juga disebut terjadi dalam konflik agraria di Dusun Pondok Pool, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. KontraS Sumut menyatakan personel TNI terlibat langsung dalam upaya menggusur ruang hidup masyarakat di kawasan tersebut.
KontraS meminta keterlibatan TNI dalam pengamanan kegiatan ekonomi dan perkebunan dievaluasi. “Negara tidak boleh berlindung di balik dalih keamanan, investasi, ketahanan pangan, aset negara, atau kepentingan nasional sebagai alasan untuk menormalisasi kekerasan yang dilakukan TNI terhadap warga,” ujar Adhe.
KontraS Sumut juga mempersoalkan keterlibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada April hingga Juli 2026, lembaga tersebut mencatat 12 kegiatan Kamtibmas yang dilakukan prajurit Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Komando Daerah Angkatan Laut I di wilayah Pelabuhan Belawan.
Dalam 12 peristiwa itu, sebanyak 21 orang yang diduga melakukan tindak kriminal disebut ditangkap secara sewenang-wenang. Satu orang dilaporkan mengalami luka cukup serius dalam rangkaian kegiatan tersebut.
KontraS turut menyinggung peristiwa saat prajurit TNI menghalangi dan mencegat kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa dalam peringatan Hari Tani pada 24 September 2026. Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika mahasiswa melintas di depan Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan Nomor 8, Petisah Tengah.
Adhe menilai prajurit TNI semestinya tidak mengambil peran dalam menangani demonstrasi maupun penegakan ketertiban masyarakat. “Sejatinya prajurit TNI dilatih untuk berperang bukan menangani aksi masyarakat dalam menyampaikan kritik atau pun mengurusi ketertiban dan penegakan hukum masyarakat,” kata dia.
KontraS Sumut merujuk Pasal 30 UUD 1945 yang menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pelayanan kepada warga, serta penegakan hukum merupakan tanggung jawab Polri.
“Pemisahan ini adalah salah satu hasil penting Reformasi setelah pengalaman pahit keterlibatan militer dalam kehidupan sipil,” ujar Adhe.
Selain keterlibatan TNI di ruang sipil, KontraS Sumut menyoroti mekanisme hukum terhadap prajurit yang diduga melakukan tindak pidana kepada warga. Mereka menilai akses korban terhadap keadilan menjadi persoalan ketika terduga pelaku merupakan prajurit aktif yang diadili melalui peradilan militer.
Salah satu perkara yang disoroti adalah kasus kematian Luis David Hutabarat. Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI) mempersoalkan pelimpahan proses hukum ke Subdenpom I/1-2 Rantauprapat serta mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait penanganan perkara terhadap Serma Buana Delly.
Dalam pernyataannya, KontraS Sumut juga merujuk UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang disebut berlaku pada 2 Januari 2026 dan mengatur mekanisme koneksitas untuk perkara yang melibatkan lingkungan peradilan umum dan militer. Menurut KontraS, dalam kasus Luis, korban dan kerugian utama berada pada warga sipil.
“Sistem peradilan tidak boleh menjadi tembok yang memisahkan korban dari keadilan. Keadilan harus dapat diakses korban secara transparan, independen, dan efektif,” kata Adhe.
Bertepatan dengan HUT ke-81 TNI, KontraS Sumut mendesak pemerintah menghentikan perluasan pendekatan militeristik di ruang sipil, mengevaluasi keterlibatan TNI dalam pengamanan kegiatan ekonomi, serta memastikan dugaan tindak pidana terhadap warga diproses melalui mekanisme hukum yang menjamin hak korban.
“TNI harus kembali pada mandat utamanya sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tidak menjadi instrumen penyelesaian persoalan sipil. Keterlibatan TNI di Ruang Sipil Wajib Dievaluasi,” ujar Adhe.