Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Diskusi, Bukan Debat
  • Komdigi menjelaskan Menkomdigi Meutya Hafid tidak hadir dalam debat SAFEnet karena pemerintah memosisikan diri untuk melayani dan mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan berdebat.
  • Kemkomdigi membuka ruang bagi SAFEnet atau publik untuk menyerahkan kritik, data, dan dokumen terkait sekitar 90 konten bermasalah agar ditindaklanjuti secara konkret.
  • Moderasi konten dilakukan melalui verifikasi bersama penegak hukum dan platform digital, dengan fokus pada hoaks, pornografi anak, lowongan palsu, informasi kesehatan palsu, serta disinformasi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Banda Aceh, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pemerintah terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat terkait kebijakan moderasi konten di ruang digital. Pemerintah juga mempersilakan pihak yang memiliki keberatan menyampaikan data dan dokumen pendukung untuk ditindaklanjuti.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ketidakhadiran Menteri Komdigi, Meutya Hafid dalam undangan debat terbuka yang dilayangkan Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, terkait kebijakan moderasi konten digital.

Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan pemerintah tidak menempatkan diri dalam posisi berdebat dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah bertugas melayani, mendengarkan aspirasi, serta menindaklanjuti masukan publik.

“Pemerintah itu tugasnya kan melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan kalau bisa memang bukan dalam kapasitas untuk berdebat dengan masyarakat. Pemerintah itu harus mendengarkan,” kata Fifi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

1. Komdigi terbuka terima kritik dan data dari SAFEnet

Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya. (IDN Times/Muhammad Saifullah)

Fifi menyampaikan, Kemkomdigi terbuka menerima siapa pun yang ingin menyampaikan kritik, masukan, maupun data terkait kebijakan moderasi konten.

Ia juga menanggapi informasi mengenai sekitar 90 konten yang dianggap bermasalah dalam kurun waktu sekitar delapan bulan. Fifi mempersilakan pihak yang memiliki keberatan menyerahkan data beserta dokumen pendukung kepada Kemkomdigi.

“Jika memang dianggap bermasalah, silakan data maupun dokumen pendukungnya bisa diberikan kepada Komdigi dan nanti akan kami tindak lanjuti secara terukur dan secara konkret,” ujarnya.


2. Moderasi konten melalui tahapan verifikasi

Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya (kanan). (IDN Times/Muhammad Saifullah)

Menurut Fifi, proses moderasi konten yang dilakukan Kemkomdigi tidak berlangsung tanpa tahapan. Penanganannya harus melalui proses verifikasi dengan melibatkan aparat penegak hukum serta platform digital.

Apabila terdapat data yang dinilai masih bermasalah atau ada keberatan dari masyarakat, Kemkomdigi dapat melakukan penelaahan kembali. Pemerintah juga dapat memfasilitasi komunikasi dengan platform digital terkait untuk mengetahui alasan suatu konten dimoderasi.

“Kami juga bisa fasilitasi dan bertanya kepada platform kenapa data tersebut misalnya dianggap keberatan oleh masyarakat,” kata Fifi.


3. Hoaks hingga pornografi anak jadi perhatian

Ilustrasi hoaks (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, Fifi menjelaskan moderasi konten merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga ruang digital agar tetap aman bagi masyarakat.

Sejumlah jenis konten yang menjadi perhatian Kemkomdigi antara lain hoaks, pornografi anak, lowongan kerja palsu, informasi kesehatan palsu, serta disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

Dirjen KPM Kemkomdigi itu menegaskan penanganan konten tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ruang digital Indonesia.

“Tugas Komdigi salah satunya tentu menjaga ranah digital agar bisa aman karena konten-konten seperti hoaks, pornografi anak, loker palsu, informasi kesehatan palsu, atau konten disinformasi yang ada potensi memecah belah bangsa, ini termasuk konten-konten yang kami moderasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kebaikan bangsa Indonesia,” ucap Fifi.


Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More