Banda Aceh, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pemerintah terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat terkait kebijakan moderasi konten di ruang digital. Pemerintah juga mempersilakan pihak yang memiliki keberatan menyampaikan data dan dokumen pendukung untuk ditindaklanjuti.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ketidakhadiran Menteri Komdigi, Meutya Hafid dalam undangan debat terbuka yang dilayangkan Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, terkait kebijakan moderasi konten digital.
Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan pemerintah tidak menempatkan diri dalam posisi berdebat dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah bertugas melayani, mendengarkan aspirasi, serta menindaklanjuti masukan publik.
“Pemerintah itu tugasnya kan melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan kalau bisa memang bukan dalam kapasitas untuk berdebat dengan masyarakat. Pemerintah itu harus mendengarkan,” kata Fifi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).