Kepri Masuk 10 Besar Pusaran Konflik Agraria Tertinggi di Indonesia

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, laporan yang dikeluarkan oleh KPA telah memperlihatkan gambaran Kepulauan Riau dalam konteks yang tepat.

“Dari luasan konflik, menunjukkan Rempang merupakan lokasi yang berkontribusi pada luasan konflik agraria dan sumber daya alam paling luas,” kata Boy, Rabu (24/1/2024).

Ia menjelaskan, dalam catatan selama bekerja di Kepri sejak Juni 2023, pihaknya juga melihat dan menerima laporan secara langsung bahwa terdapat kasus agraria lainnya yang harus di soroti di Provinsi Kepri.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Limbung, Pulau Lingga, di mana warga setempat tengah berkonflik dengan perusahaan PT Citra Sugi Aditya. Ada juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menghapus kawasan konservasi perairan di sekitar Pulau Poto, Pulau Bintan.

Selain itu, pihaknya juga mencatat kasus Sumber Daya Alam (SDA) di Kepri, di mana pihaknya mendapati adanya aktivitas penambangan timah di Pulau Tulang, perairan Karimun yang mendapat penolakan dari masyarakat. Hal serupa juga terjadi di Pulau Kojong, Lingga.

Potensi letusan konflik di Kepulauan Riau juga semakin besar dengan rencana aktivasi kembali pertambangan pasir laut melalui PP26/2023 dan sebaran lokasi wilayah pertambangan yang sangat luas.

“Selain itu, WALHI Riau dan WALHI Region Sumatera mencatat potensi kerusakan lingkungan dan konflik di Kepulauan Riau akan semakin masif dengan pengembangan pariwisata dengan pendekatan privatisasi. Pengembangan privatisasi pariwisata juga akan berpotensi mengakibatkan dampak buruk perdagangan orang untuk kebutuhan tenaga kerja,” ujarnya.

Masih kata Boy, situasi konflik di Provinsi Kepri juga diperburuk dengan proses penegakan hukum yang represif kepada masyarakat dan sangat protektif kepada investasi.

“Selain darurat konflik agararia dan SDA, kami juga memandang Kepulauan Riau darurat demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kasus papan bunga yang jalan di tempat. Kebebesan penyampaian pendapat dipasung dengan pendekatan represif dan pembatasan ruang mengekspresikan diri,” tegasnya.

Sementara itu, hal serupa juga disampaikan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - LBH Pekanbaru, Andi Wijaya. Ia menegaskan bahwa masuknya Provinsi Kepri dalam nominasi 10 provinsi pencetak konflik agraria tertinggi di Indonesia adalah tamparan keras bagi pemerintah.

“Ini termasuk salah satunya konflik Rempang. Seharusnya ini tamparan bagi pemerintah bahwa otoritas Batam menghasilkan konflik apalagi Program Strategis Nasional (PSN),” kata Andi.

Menurutnya, dengan adanya penolakan oleh masyarakat setempat di Pulau Rempang dan daerah lainnya, seharusnya Pemerintah Pusat tidak menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat perampasan hak masyarakat.

Atas adanya hal ini, ia berharap agar Pemerintah Pusat maupun di daerah harus melakukan evaluasi proyek-proyek strategis yang telah menjadi akar permasalahan konflik.

“Ini juga bukti bahwa keberadaan Rempang Eco city itu di tolak masyarakat, dan pembangunan yg ugal-ugalan dan memaksa. Bukannya pemerintah menyelesaikan konflik, malah menerbitkan Perpres yg mempercepat perampasan masyarakat Rempang, ini harus dievaluasi,” tutupnya.