Kasus Corona Tertinggi di Sumatera, Gubernur: Sumut Belum Butuh PSBB

Edy pun angkat bicara terkait kenapa dirinya sebagai kepala daerah tidak mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat. Padahal sudah banyak desakan publik yang memintanya untuk mengajukan PSBB.

Bahkan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan juga turut mendesaknya untuk memberlakukan PSBB. Mencegah ada ledakan kasus yang membuat penanganan akan semakin rumit.

“PSBB itu Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sumatera Utara saat ini belum butuh itu,” ungkap Gubernur Edy Rahmayadi disela peninjauan alat uji swab di Rumah Sakit USU, Jumat (17/4).

Kata Edy, Pemprov Sumut sudah menerapkan dua konsep besar untuk penyelesaian COVID-19.  Yang pertama adalah konsep secara fisik. Menyiapkan rumah sakit dengan peralatan yang mumpuni.

“Menyiapkan rumah sakit, segala dengan alat dan peralatannya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa menyelesaikan orang-orang yang terpapar,” ungkapnya.

Kemudian konsep nonfisik untuk menanganani dampak sosial. Karena selama masa pandemi ini, sudah banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi.

“Dengan menggunakan dana desa, dan menggunakan re-focussing dan realokasi dana. Baik itu di tingkat desa, kabupaten kota, maupun provinsi,” pungkasnya.

Pemprov Sumut utnuk tahap pertama menyiapkan Rp500 miliar untuk penanganan. Jika dalam tiga bulan COVID-19 belum selesai maka akan ditambah dengan jumlah yang sama. Begitu juga selanjutnya.

Kritikan datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut. Meskipun tidak menerapkan PSBB secara keseluruhan di Sumut, harusnya Edy Rahmayadi bisa mendorong kawasan zona merah untuk mengajukannya kepada pemerintah pusat.

“Khususnya di Kota Medan. Karena kita tahu Medan menduduki posisi pertama dengan jumlah kasus terbanyak di Sumut. Medan juga sudah zona merah. Penularannya sudah lokal,” kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut Amin Multazam Lubis, Jumat malam.

Bagi Amin, sebagai gubernur Edy harusnya bisa melakukan supervisi kepada Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution agar membuat kebijakan yang jelas. “Kalau Medan belum juga PSBB, ini yang bahaya. Apalagi ini ibukota provinsi,” pungkasnya.