Hari Tani, APARA Minta Hentikan Perampasan Tanah Rakyat

Koordinator Aksi Peringatan Hari Tani Nasional 2023, Suhariawan menyampaikan tuntutan dalam aksi ini agar DPD Sumut melakukan peran dan fungsinya. Apalagi, pada konflik-konflik agraria selama ini yang tidak sama sekali melihat atau meninjau lokasi yang berkonflik yang ada di Sumatra Utara.

Menurutnya, berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), wilayah Sumut menyumbang 33 dari 288 letusan konflik yang ada. Jumlah ini mengalami kenaikan dari sebelumnya 22 letusan konflik. Konflik agraria tersebut hampir dipastikan selalu disertai dengan kekerasan aparat, perampasan tanah, pemiskinan,dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.

“Kita akan terus memperjuangkan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, kaum miskin desa didalam mempertahankan dan menguasai lahan yang selama ini menajdi sumber penghidupan mereka,” ucap Suhariawan.

Dia menambahkan, meski 15 orang perwakilan masuk di dalam gedung DPRD Sumut melakukan diskusi bersama Muhammad Sofyan selaku Kepala Sub Humas DPRD Sumut. Namun, hasilnya belum memuaskan dan direncanakan nanti akan melakukan aksi demo kembali

“Menurut kami itu belum memuaskan, karena memang yang merespon kita tadi masih humas administrasi DPRD Sumut. Yang memang mencoba untuk menjembatani kita agar aksi kita untuk dilakukan RDP dengan komisi A yang memang menangani konflik agraria,” ucapnya.

Lanjutnya, hal yang paling fundamental kepada para petani adalah adanya perampasan atau pengambilan secara paksa terhadap lahannya.

“Artinya dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat seperti UU Cipta Kerja itu seperti menggelar karpet merah kepada investor yang bakal terdampak terhadap petani,” tambahnya.

Contoh yang diberikannya yakni, BPRPI secara turun temurun sudah memanfaatkan dan mengelola lahan tersebut hingga menjadi pemukiman. Namun, terancam karena kena proyek megapolitan hingga pembebasan untuk trans jalan tol.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Sofyan berjanji hasil diskusi ini nantinya akan disampaikan kepada para DPRD Sumut.

“Mereka menginginkan mafia-mafia tanah itu agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kita sampaikan kepada Dewan,” ucapnya.

Saat ditanya kenapa dirinya yang turun, dia mengatakan bahwa 100 Dewan sedang melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Bandung.

“Dari mulai hari Senin sampai hari Rabu. Mungkin hari Rabu mereka sudah kembali, karena Bimtek ini menyangkut pada hal-hal teknis lah boleh dikatakan,” tutupnya.