Baliho Anies Diturunkan, Demokrat Sumut Ungkit Bela NasDem Kasus BTS

Keputusan sepihak ini membuat Koalisi Perubahan untuk Perbaikan yang diusung NasDem, Demokrat dan PKS, goyang. Ketua DPD Demokrat Sumut Muhammad Lokot Nasution pun ikut berang.

“Ke mana selama ini persyaratan yang sudah disusun itu? Tentang kriteria yang disepakati bersama untuk Capres. Tidak pernah kita bilang harus Mas AHY. Tetapi menentukan Cawapres dan langkah pemenangan, kita harus diskusi. Jangan NasDem merasa lebih tinggi dengan Partai Demokrat,” kata Lokot kepada awak media.

Lokot terus menyampaikan kekecewaannya. Bagi dia, selama ini Demokrat terus berupaya menjaga arah koalisi. Sampai-sampai Lokot mengungkit pembelaan saat NasDem disasar soal korupsi Base Transceiver Station (BTS) atau stasiun pemancar yang menjebloskan Menteri Kominfo Johnny G Plate ke dalam penjara.

“Saya kecewa bener. Kami tahu betul bagaimana Partai Demokrat berjuang menjaga betul arah koalisi ini supaya tidak diganggu pihak-pihak lain. Misalnya , NasDem pada waktu kasus korupsi BTS, yang katanya uang BTS itu sampai ke gedung NasDem yang besar itu. Kami, karena merasa NasDDem ini kawan kami, entah benar entah enggak, kami bela,” ungkap Lokot.

Di dalam keterangan resminya ihwal keputusan sepihak Surya Paloh, Demokrat menyinggung soal pengkhianatan. Lokot kembali menegaskan soal pengkhianatan tersebut.

“Jelek sekali dalam kehidupan berbangsa ini, kalau kalian baca apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat, ini pengkhianatan, di negara ini masih boleh orang salah. Tapi kalau berkhianat darahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu. Negara ini dulu bisa lama dijajah sama Belanda karena pengkhianat-pengkhianat itu," tukasnya.

Sampai saat ini, Demokrat Sumut masih menunggu arahan AHY. “Kalau ada di Pluto sana kami turunkan juga (balihonya). Ini inisiatif kami. Bagaimana pengkhianat mau jadi orang yang kami perjuangkan,” pungkasnya.