Uang Saku Atlet PON Sumut Tertunggak, Psikologis dan Program Terganggu
Program try out ke luar harus diperjuangkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 akan digelar dalam hitungan beberapa bulan lagi. Namun di saat atlet harusnya sedang memasuki masa akhir persiapan, masalah kembali muncul.
Para atlet dan pelatih hingga saat ini belum menerima uang saku atau uang transport. Hitungan nyaris 2 bulan tertunggak. Hal ini tentu berdampak ke persiapan cabor-cabor yang ditargetkan meraih prestasi sebagai tuan rumah.
Ketua Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sumatra Utara Muhammad Arief Fadhillah angkat bicara. Menurutnya dampak dari keterlambatan ini harus jadi perhatian.
"Keterlambatan dana dari KONI bukan hal yang baru. Apalagi ini menyangkut anggaran dari provinsi dalam hal ini Pemprov Sumut. Tahun lalu juga seperti ini, tapi sekarang ini dampaknya lebih besar, karena sudah mendekati PON yang tinggal hitungan bulan," kata Arief, Sabtu (24/2/2024).
1. Psikologis atlet terganggu
Selain itu secara psikologis tentunya juga mengganggu atlet. "Pastilah, kan mereka terima di akhir bulan. Jadi istilahnya mereka kerja dulu, latihan. Kalau sampai akhir Februari berarti 2 bulan sudah terlambat," tambahnya.
Menurut Arief, dari sisi atlet hal ini tentu berdampak ke operasional mereka. Di luar itu, yang lebih berdampak adalah dalam hal program.
"Kita tahu gak mungkin Pemprov pasti keluarkan satu-satu. Pasti secara keseluruhan anggarannya. Berdampak ke program. Kalau cerita cuma kabarnya anggaran Rp90 miliar, dibagi 1.400 atlet dan pelatih sangat-sangat tidak mungkin mengejar prestasi. Tentu jadi cerita yang sering dengar soal anggaran daerah-daerah luar khususnya Pulau Jawa sampai ratusan miliar. Mereka leluasa membuat program, TC luar negeri," tambah Arief.
Menurutnya di satu sisi, pihaknya memaklumi KONI Sumut soal susahnya anggaran. Apalagi ini PON pertama dengan tuan rumah dua provinsi. "PON pertama pakai APBD, jadi agak kelimpungan pemerintah provinsi. Apalagi pascapandemik. Di satu sisi yang paling berat bukan masalah di uang saku, yang lebih penting bantuan dari KONI berupa suplemen bantuan dan lain-lain untuk program. Sangat berdampak," tambahnya.