Serukan Lockdown, Rizal Ramli: Pemerintah Pelit kepada Rakyat
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Ekonom Rizal Ramli tampaknya begitu kesal dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia. Sejak awal pandemik pada Maret 2020 lalu, belum ada perubahan signifikan. Bahkan kasusnya malah meledak beberapa waktu lalu dan menjadi episentrum baru untuk dunia.
Bagi Rizal, penanganan COVID-19 tidak terarah. Bahkan terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Catatan Badan Pemerika Keuangan (BPK) hingga Desember 2020 lalu, total anggaran penanganan COVID-19 mencapai Rp 1.035,2 triliun. Namun bagi Rizal hasilnya tidak signifikan.
1. Harusnya lakukan lockdown ketimbang menerbitkan kebijakan menggantung banyak istilah
.jpg)
Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)Sejak awal pandemik, berbagai istilah sudah terbit dalam berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari PSBB hingga PPKM yang punya banyak versi. Ini sungguh membingungkan masyarakat. Masyarakat pun banyak yang memrotes kebijakan-kebijakan ini. Pembangkangan PPKM misalnya. Banyak yang berujung pada singgungan antara aparat dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang terancam kelaparan karena kebijakan itu. Banyak juga yang tidak tersentuh bantuan pemerintah.
Bagi Rizal Ramli, harusnya pemerintah sudah melakukan lockdown. Itu juga diatur dalam Undang-undang Karantina Kesehatan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu. Jika lockdown dilakukan, kata Rizal, pemerintah tidak mengalami kebocoran anggaran.
“Meskipun kita sudah jor-joran, tidak ada dampaknya. Gubernur Anies ingin tutup wilayahnya. Tapi pemerintah pusat ketakutan, kalau ini terjadi Anies bisa populer sekali,” ujar Rizal dalam diskusi PPKM level 4 dan multilevel: Solusi atau Masalah yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Senin (26/7/2021).
2. Pemerintah tidak mau lockdown dan terkesan ingin lepas tanggung jawab kepada rakyat
Ilustrasi lockdown. (IDN Times/Arief Rahmat)Rizal sejak lama sudahmendorong supaya pemerintah untuk melakukan lockdown agar pandemik mereda. Berkaca dari keberhasilan sejumlah negara yang sudah lebih dulu melaksanakannya.
“Solusinya cuma lockdown. Pemerintah tidak mau. Karena ada tanggungjawab, kalau lockdown dia harus memberi makan masyarakat yang tidak mampu. Dia tidak mau tanggungjawab. Kenapa pemerintah ini menyangkut rakyat pelit banget. Tapi kalau untuk kawan-kawannya itu tidak,” ungkapnya.
3. Itungan Rizal, lockdown tiga bulan cuma habiskan dana sekitar Rp400 triliun
Ilustrasi lockdown. IDN Times/Arief RahmatMenurut Rizal Ramli, jika sejak awal pemerintah melakukan lockdown, COVID-19 sudah bisa teratasi. Anggaran pemerintah juga tidak sampai jebol.
Itungan Rizal, jika melakukan Lockdown selama tiga bulan, pemerintah hanya membutuhkan dana sekitar Rp400 triliun. Itu sudah termasuk obat-obatan gratis kepada masyarakat. Meskipun soal lockdown ini sudah dibantah pemerintah. Karena menganggap biayanya justru lebih besar.
"Pemerintah pelit dan tidak mau menjalankan UU Karantina. Jangan pakai istilah kagak jelas begini. Ini hanya istilah melepas tanggungjawab konstitusional," kata Rizal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar juga mengatakan hal yang sama dengan Rizal. Dia menganggap pemerintah abai untuk melindungi masyarakatnya.
"Yang bikin UU Karantina adalah Jokowi. Tapi tidak digunakan. Padahal indikatornya sudah ada di sana," kata Haris.
Sebelumnya, dalam siaran pers Kementerian Keuangan tertanggal 21 Juli 2021 disebutkan, Pemerintah terus berupaya untuk memastikan efektivitas PPKM untuk mengendalikan penularan COVID-19, sejalan dengan penyediaan perlindungan sosial serta penguatan 3 T dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai langkah utama menghadapi pandemik. Dukungan semua pihak juga diperlukan untuk terus melakukan disiplin 5M serta menyukseskan program vaksinasi demi keselamatan diri dan mendukung tercapainya kekebalan komunal.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus COVID-19.
Baca Juga: WHO Sebut Sumut COVID-19 di Sumut Melonjak 238 Persen Sepekan Terakhir
