Demo Omnibus Law Ricuh, KontraS Sumut: DPR RI Harus Bertanggung Jawab
Ilustrasi/Massa terlibat kericuhan saat unjuk rasa penolakan terhadap Omnibus Law di DPRD Sumut, Kamis (8/10/2020)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan , IDN Times – Kericuhan terjadi di berbagai daerah, Kamis (8/10/2020). Kericuhan yang terjadi adalah buntut dari pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI beberapa hari lalu.
Di Sumatra Utara, kericuhan juga pecah. Gelombang unjuk rasa dengan massa ribuan menyerbu gedung DPRD Sumut. Massa yang didominasi remaja langsung melempari ke arah DPRD Sumut.
Polisi pun langsung menindak dengan menembakkan gas air mata. Sejak pagi hingga petang, gelombang kericuhan terus terjadi. Meskipun polisi sudah mencoba melakukan pembubaran.
1. KontraS tuntut DPR RI bertanggung jawab atas korban yang berjatuhan
Massa penolak Omnibus Law di DPRD Sumut yang ditangkap polisi. (IDN Times/Prayugo Utomo)Petang tadi, polisi menangkapi sejumlah massa yang ditangkap. Dari pantauan di lapangan, tak jarang massa mendapatkan bogem mentah dari petugas. Bahkan beberapa masyarakat yang mencoba mendokumentasikan aksi kekerasan itu, juga mendapat intimidasi dari aparat.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara memberikan reaksi keras atas kericuhan yang terjadi. Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam mengatakan, DPR RI harus bertanggung jawab. Menurut dia, ini adalah ongkos mahal yang harus dibayar hanya karena mengesahkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat itu.
“DPR RI harus bertanggung jawab atas situasi yang sekarang terjadi di lapangan. Terlalu mahal ongkos yang dibayar rakyat imbas ketukan palu dari mereka yang katanya wakil rakyat itu. Sudahlah masa depan atas berbagai sektor terancam, sekarang harus lagi berdarah-darah diadang aparat keamanan. Begitupun masyarakat sipil lain yang tidak ikut dalam aksi, juga harus merasakan dampak dari situasi hari-hari belakangan ini,” kata Amin, Kamis (8/10/2020) malam.
Baca Juga: Gejolak Omnibus Law, Potret Massa Geruduk DPRD Sumut
2. Harusnya DPR yang berhadapan dengan masyarakat, bukan aparat keamanan
Aparat kepolisian memasang formasi bertahan dari hujan batu massa penolak Omnibus Law di DPRD Sumut, Kamis (8/10/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)Amin melanjutkan, dalam situasi ini harusnya Anggota DPR RI lah yang berhadapan dengan masyarakat. Bukan malah menghadapkan masyarakat dengan barisan aparat keamanan yang cenderung berpotensi represif.
“Karena ini merupakan bentuk akumulasi kekesalan rakyat atas kebijakan yang asal ketuk itu. Entah suara siapa yang mereka wakili sekarang. Aneh,” tukasnya.
3. Partai yang menolak omnibus law dianggap hanya dagelan belaka
Seorang massa mengibarkan bendera merah putih saat kericuhan terjadi di depan DPRD Sumut. (IDN Times/Prayugo Utomo)Dalam kericuhan ini, KontraS menilai pemerintah masih absen dalam mendengarkan kepentingan rakyat. Harusnya pemerintah hadir untuk memberikan jawaban atas kisruh yang terjadi. Bukan malah, memasang aparat hingga berakhir bentrok dan memakan korban di kedua belah pihak.
Amin juga mengomentari soal partai yang menolak Omnibus Law di DPR RI. Bagi Amin, dua partai: PKS dan Demokrat, tak sekedar tengah memainkan dagelan politik belaka.
“Saya kira ini murni gerakan hati nurani, bukan lagi gerakan yang ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. Toh perwakilan rakyat di DPR melalui partai politi lah yang mengesahkan UU Cipta kerja ini. Sekalipun ada partai yang menolak, tak lebih sekedar dagelan dan cuap-cuap. Kalo memang menolak, ayo dong bangun gerakan bersama rakyat! Artinya apa, gerakan ini merupakan wujud akumulasi kemarahan rakyat atas kesewenang-wenangan legislatif dan eksekutif,” katanya.
Informasi yang dihimpun, unjuk rasa dari sejumlah massa yang belum teridentifikasi masih terjadi di beberapa titik di Kota Medan. Kabar terakhir, ada 177 orang yang ditangkap dan dibawa ke Mapolda Sumut. Sejumlah massa juga dikabarkan luka-luka, baik ringan hingga berat. Begitu juga di kubu aparat keamanan. Sejumlah polisi dikabarkan terluka.
Baca Juga: Demo Omnibus Law Medan: 177 Orang Ditangkap, 3 Orang Reaktif COVID-19
