Uni Lubis: Pers Paling Bawel Soal Kesetaraan, Tapi Tak Menerapkannya
IDN Times/Masdalena Napitupulu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Uni Zulfiani Lubis menilai kesetaraan gender belum terwujud pada konvensi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023.
Menurutnya, pemilihan gender adalah bagian dari afirmasi untuk memilih perempuan dalam penerapan kesetaraan. Uni juga mengkritik deretan narasumber dalam beberapa sesi konvensi HPN 2023, yang hanya melibatkan seorang narasumber perempuan, jurnalis Najwa Shihab.
"Itu juga kritik saya, kepada line up dari pembicara-pembicara di Hari Pers Nasional. Yang saya lihat di konvensi besok, cuma ada satu sesi yang ada perempuannya, Najwa Shihab; yang lainnya, all male panel. Perempuan cuma ditempatkan sebagai moderator, padahal pemimpin redaksi loh ini," kata Uni Lubis saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Jurnalis Perempuan Indonesia 2023 bertajuk "Menyusuri Jejak Sumatera Pelopor Pers Perempuan di Indonesia", di Hotel Grand Mercure, Ruang Amarylis Medan, Selasa (7/2/2023) malam.
1. Uni menilai statuta mengenai keharusan tentang adanya minimal seorang perempuan
Sarasehan jurnalis perempuan Indonesia di HPN 2023, Selasa (7/2/2023) (Dok.Istimewa)Dalam pandangannya, ia juga menilai statuta atau anggaran dasar mengenai keharusan tentang adanya minimal seorang perempuan menjadi anggota Dewan Pers seharusnya selalu ada untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender.
"Harusnya selalu ada perempuan di dalam satu periode. Pers ini paling bawel suka berteriak terhadap kesetaraan tapi paling sulit menerapkan ke diri sendiri," katanya.
Baca Juga: FJPI Hadirkan Sarasehan Jurnalis Perempuan Indonesia di HPN 2023
2. Uni mendorong terwujudnya kesetaraan di semua bidang
Sarasehan jurnalis perempuan Indonesia di HPN 2023, Selasa (7/2/2023) (Dok.Istimewa)Uni menambahkan kritik terhadap segenap insan pers Tanah Air yang kerap menyuarakan terwujudnya kesetaraan, terutama kesetaraan gender di semua bidang, namun tidak memperhatikan kesetaraan gender di Dewan Pers itu sendiri.
"Minimal satu (perempuan), harusnya kan lebih banyak, karena apa? Karena pers ini paling bawel, paling suka teriak-teriak kesetaraan di semua bidang, tapi gagal menerapkannya pada diri sendiri," ucap Uni.
Ia berharap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, yang hadir dalam sarasehan tersebut, dapat mendorong kesetaraan gender di bidang pers, terutama terkait keanggotaan Dewan Pers.
3. Ninik mengajak pers untuk mengedepankan perlindungan korban dan hak-nya
Sarasehan jurnalis perempuan Indonesia di HPN 2023, Selasa (7/2/2023) (Dok.Istimewa)Dalam kesempatan yang sama, Ninik Rahayu menyampaikan bahwa dirinya mendorong pers untuk mengedepankan perlindungan korban dan hak-hak korban dalam pemberitaan, khususnya perempuan. "Bukan hal yang mudah untuk mengedepankan perlindungan dan hak-hak korban," ujarnya.
Ninik mengakui, satu 'tamparan' yang dirasakannya sejak menjadu Ketua Dewan Pers, ada 82,6 persen perempuan mengalami pelecehan dalam bertugas.
"Sementara dewan pers belum punya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Salah satu hak perempuan yang penting diperhatikan," ujarnya. Untuk itu, Ninik mengajak FJPI dalam menyusun SOP untuk penanganan kasus kekerasan seksual.
Baca Juga: Menyusuri Jejak Sumatra Sebagai Pelopor Pers Perempuan di HPN 2023
