Dugaan Pelanggaran Etik, DPRD Sumut akan Panggil Ketua KI Sumut
Ketua DPRD Sumatra Utara, Baskami usai bertemu Tim Advokasi Dugaan Pelanggaran Etik KI Sumut, Jumat (5/5/2023). (Istimewa/IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Ketua DPRD Sumatra Utara, Baskami Ginting memberikan atensi terhadap aduan terkait adanya dugaan pelanggaran etik dua komisioner Komisi Informasi Sumatra Utara (KI Sumut), SS dan CAN. Hal ini disampaikan Baskami usai bertemu Tim Advokasi Dugaan Pelanggaran Etik KI Sumut, Jumat (5/5/2023).
“Kami sudah menerima pengaduan ini secara langsung, jadi kita akan segera panggil KI Sumut untuk mendapatkan penjelasan tentang laporan ini,” ujarnya.
1. Sudah melaporkan ke DPRD hingga Komnas Perempuan
Pixabay.com/StartupStockPhotosDalam pertembuan itu, Ketua Tim Advokasi Pelanggaran Etik KI Sumut, Lely Zailani mengapresiasi sikap Ketua DPRD Sumut yang telah merespon cepat laporan yang disampaikan dan akan menunggu proses selanjutnya.
Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke beberapa instansi terkait termasuk Komisi Informasi Pusat, Gubernur Sumatra Utara, dan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). DPRD Sumut sebagai lembaga yang turut menentukan terpilih atau tidaknya seorang komisioner KI Sumut, sepatutnya pihaknya mengadukan hal ini kepada dewan.
“Pelanggaran etik ini cukup serius karena terkait perilaku dan nama baik lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi memang sepatutnya diselesaikan sesuai peraturan dan prosedur, dengan keseriusan dan kecermatan, sehingga tidak menimbulkan polemik baru yang merugikan,” ujarnya.
Baca Juga: KI Sumut Disebut Tak Profesional Tangani Dugaan Selingkuh Komisioner
2. Pelapor kini mengalami kekerasan berbasis gender yang berlapis
Ilustrasi kekerasan pada perempuan. (IDN Times/Nathan Manaloe)Lely menyatakan bahwa saat ini pelapor mengalami kekerasan berbasis gender yang berlapis. Yakni pengkhianatan suaminya, kriminalisasi karena dilaporkan suaminya ke polisi karena melaporkan dugaan pelanggara etik di kantornya KI Sumut, dan juga digugat cerai.
Tim Advokasi menuntut dibentuknya Majelis Etik oleh KI Sumut, untuk menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran etik. Sebab, perangkat yang bertugas menegakkan kode etik anggota Komisi Informasi dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik adalah Majelis Etik, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Komisi Informasi.
3. Sebelumnya, rapat pleno KI Sumut memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik
pexels.com/Pew NguyenSeperti diberitakan sebelumnya, LA melaporkan 2 komisioner KI Sumut, SS dan CAN, atas dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua KI Sumut pada 17 Maret 2023. Hal itu terkait perselingkuhan antara dua komisionernya. Namun laporan itu baru ditanggapi KI Sumut dengan pemanggilan untuk menjelaskan laporan tersebut pada 6 April 2023. Padahal dalam Peraturan KI (PerKI) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Komisi Informasi.
Ia juga baru menyerahkan bukti-bukti dan saksi adanya pelanggaran etik kepada Abdul Haris Nasution, Ketua KI Sumut secara langsung di kantornya usai memberikan penjelasan. Rapat pleno KI Sumut pada 11 April 2023 memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik oleh kedua komisioner KI Sumut seperti yang dilaporkan LA. Dan menilai kasus itu hanya masalah internal rumah tangga.
KI Sumut juga menggelar konferensi pers pada 13 April 2023 untuk menyampaikan hasil keputusan mereka, dan di hari yang sama, SS melaporkan LA istrinya ke Polres Medan atas dugaan pencemaran nama baik dengan UU ITE.
Ketua Tim Advokasi Dugaan Pelanggaran Etik KI Sumut, Lely Zailani, menilai putusan KI Sumut sangat prematur dan memihak. Ia mempertanyakan bagaimana KI Sumut memutus ada atau tidaknya pelanggaran etik jika Majelis Etiknya tidak dibentuk. Sesuai PerKI No. 3 tahun 2016, harusnya laporan LA diputuskan oleh Majelis Etik yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.
“Ini kan namanya jeruk makan jeruk. Selain itu, KI Sumut menunjukkan ketidakprofesionalan, ketidakcermatan, dan ketidakpahaman dalam menangani pengaduan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016, dengan penyikapan laporan melebihi batas waktu dan menggelar konferensi pers tentang putusan rapat pleno sebelum menyerahkannya kepada pelapor. Karena integritas KI Sumut sudah kami anggap cacat, kami laporkan kasus ini ke KI Pusat," ujar Lely.
Baca Juga: Terbongkarnya Dugaan Selingkuh 2 Komisioner Komisi Informasi Sumut
