Ini Strategi KPU Medan Hemat Anggaran Gelar Pilkada di Tengah Pandemik
KPU Medan lakukan Rapid Test untuk Para Calon PPDP (IDN Times/Indah Permata Sari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akan melakukan Pemilihan Daerah (Pilkada) serentak pada Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan tanggal 9 Desember mendatang. Hal ini berkaitan dengan anggaran, yang sebelumnya telah disepakati oleh KPU Medan dan Pemko Medan pada Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp69 Miliar.
Rinaldi Khair, Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggara, menjelaskan bahwa anggaran telah sesuai dengan NPHD ke Pemko Medan. Namun, Pemko Medan belum menyelesaikan sisa sebesar 10 persen lagi, atau sebanyak Rp6 Miliar dari Rp69 Miliar.
“Itu Rp69 Miliar sebelum masa pandemik COVID-19 dan saat ini Rp69 Miliar ini sudah dicairkan oleh Pemko Medan sekitar 90 persen, masih ada sisa sekitar Rp6 Miliar lagi yang belum. Ini lah nanti yang kita gunakan sehemat mungkin untuk menyelenggarakan di tengah pandemik ini,” ungkapnya pada Rabu, (22/7).
1. Secara teknis KPU lakukan satu TPS maksimal 500 pemilih
KPU Medan lakukan Rapid Test untuk Para Calon PPDP (IDN Times/Indah Permata Sari)Menurutnya, ketetapan yang telah dilakukan pada anggaran KPU kota Medan ke Pemko Medan sebelum terjadinya masa pandemik COVID-19. Sehingga perkiraan tak sesuai terhadap pelaksanaan di TPS, maka nantinya akan ditambah 1.000 TPS dan mengurangi 300 pemilih di satu titik TPS.
“Memang setelah kita menjalankan Pilkada di tengah pandemik COVID-19 ini tentu ada perubahan-perubahan anggaran seperti TPS yang sebelumnya sudah kita tetapkan dalam NPHD tersebut. Itu satu TPS maksimal 800 pemilih, jadi kita tetapkan kemarin jumlah TPS kita perkirakan 3.200, tapi di masa pandemik ini jumlah pemilih di TPS dikurangi dari sebelumnya 800 jadi maksimal 500 pemilih," jelasnya.
Baca Juga: Pilkada di Tengah COVID-19, KPU Medan Butuh Tambahan Anggaran Rp40 M
2. Konsekuensi TPS bertambah hingga 1.000
Ilustrasi PPDP jalani Rapid Test untuk Para Calon PPDP (IDN Times/Indah Permata Sari)Dalam penjelasannya, dengan anggaran yang kurang maka pihak KPU Medan mengambil konsekuensi penambahan TPS yang mengakibatkan anggaran penyelenggara KPPS, Logistik dan lainnya.
“Dan konsekuensinya jumlah TPS kami jadi bertambah jadi 4.200 TPS. Bertambahnya 1.000 TPS, penambahan ini berkonsekuensi pada anggaran, yaitu anggaran penyelenggaranya KPPS yang berjumlah 9 orang. Berarti 1.000 lebih dikali 9 orang berapa honornya, juga ditambahkan lagi logistiknya seperti kotak suara, paku, tinta dan sebagainya itu kan bertambah jadinya,” ujarnya.
3. KPU akan lakukan pengetatan anggaran
KPU Medan kembalikan syarat minimal dukungan (Dok.IDN Times/istimewa)Bagi Rinaldi artinya, Rp69 Miliar itu belum bisa sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan. KPU Medan juga sempat melakukan usulan penambahan anggaran, kepada Pemko Medan sekitar Rp14 Miliar lebih.
“Hanya saja kita pahami Pemko Medan tidak mampu untuk menambah itu, karena mereka bisa memenuhi sesuai di awal. Jadi mau gak mau, kami melakukan pengetatan anggaran atau penghematan banyak hal termasuk sosialisasi, perjalanan dinas, dan lainnya,” ungkap Rinaldi.
Ia juga menambahkan bahwa, untuk KPU RI telah memfasilitasi anggaran untuk kebutuhan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) dari APBN.
Baca Juga: Patuhi Protokol Kesehatan, KPU Medan Rapid Test Para Calon PPDP
