2. Relokasi dinilai tidak bisa menjamin kemauan masyarakat Rempang

Ladang luas yang ada di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/8/2023) yang nantinya akan menjadi kawasan ekonomi. (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Abdul Jalil Ritonga dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Sumatra Utara dan juga aktor dari aksi solidaritas ini, berpendapat jika bentrokan yang melibatkan aparat kepolisian dengan masyarakat adalah hal yang harus disesalkan.

"Tentu persoalannya adalah masalah adanya masyarakat yang belum menerima dilaksanakannya kegiatan yang sifatnya investasi dalam negeri. Mungkin dalam hal ini kita hanya menyesalkan kejadian bentrokan antara masyarakat dan aparat yang seharusnya tidak terjadi. Masih bisa diambil langkah persuasif atau musyawarah mufakat. Tidak harus terjadi bentrokan. Kita menyesalkan bentrokan ini dan harus segera diusut tuntas," kata Abdul Jalil.

Ia juga berpendapat jika agenda bisnis dan investasi dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, pasti masyarakat akan menerima dengan baik. Jika masyarakat Rempang tidak dapat menerimanya, Abdul Jalil menyarankan Pemerintah harus mencari solusi agar tidak ada hang dirugikan sehingga negara ini menegakkan asas keadilan.

"Kita melihat masyarakat menolak dilakukannya relokasi. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai. Selama ini mereka hidup dengan budaya mereka di pulau itu, bekerja di pulau itu, berpenghasilan dari pulau itu, mungkin mereka menganggap harus direlokasi ke sesuatu yang mereka belum memahami pola hidupnya. Tidak ada jaminan juga bahwa relokasi itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kami mengira perlu ada komunikasi lebih lanjut. Kalau bagi saya pribadi khususnya, jika memang itu merugikan masyarakat tak perlu harus dilakukan. Untuk apa kita melakukan investasi di negara ini kalau masyarakatnya sendiri dirugikan? Kita tidak tahu ujung pangkalnya di sini siapa yang diuntungkan dan siapa yang bersorak-sorai gembira atas peristiwa yang terjadi," lanjut Abdul Jalil.

3. Merumuskan tuntutan dari aksi solidaritas untuk Rempang

Pembacaan tuntutan yang dirumuskan dari aksi solidaritas untuk Pulau Rempang (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Aksi ini turut diwarnai pandangan umum dan pernyataan sikap. Setidaknya ada 5 tuntutan yang mereka rumuskan. Di antaranya adalah menyesalkan terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dengan kelompok masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang yang dinilai mencederai nilai-nilai kemanusiaan, setelah itu meminta dan mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengedepankan cara damai dengan tidak menggunakan cara represif dan intimidatif kepada masyarakat yang mempertahankan haknya.

Kemudian mereka meminta kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menahan diri yang selanjutnya harus mengedepankan  asas musyawarah mufakat dan menjunjung adat istiadat. Mereka juga menginginkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah dalam hikmah kebijaksanaan dan berkeadilan serta melindungi hak-hak masyarakat di pulau Rempang dan Galang.

Terakhir, mereka sangat mendukung investasi dan pembangunan di segala bidang di seluruh wilayah Indonesia demi kemajuan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

"Aksi solidaritas ini sebagai representasi kepedulian kami para pemuda dan mahasiswa kepada masyarakat Rempang. Saya berharap seluruh masyarakat di Sumut atau Indonesia agar lebih peduli terhadap situasi ini dan tidak terjadi lagi bentrokan atau peristiwa yang dapat merugikan semua pihak," pungkas Abdul Jalil.

Baca Juga: Taba Iskandar: Warga Rempang Ketakutan Menunggu 28 September