Usai Laporkan Hartanya, Nama 50 Caleg Simalungun Diajukan ke Gubernur
IDN Times/Patiar Manurung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Simalungun, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Simalungun segera menyerahkan pengusulan nama-nama Calon Legislatif (Calon) terpilih ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun. Data ini diserahkan setelah sebelumnya KPUD mengumumkan sebanyak 50 orang calon anggota legislatif (Caleg) yang akan duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024.
1. Diajukan setelah laporan harga kekayaan tuntas
IDN Times/Patiar ManurungKetua KPUD Simalungun, Raja Ahab Damanik mengatakan nantinya nama-nama Caleg pemenang akan diserahkan Pemkab Simalungun kepada Gubernur Sumatera Utara sehingga nantinya bisa dijadwalkan proses pengambilan sumpah dan janji jabatan. Disampaikan juga, penjadwalan akan dilakukan Pemkab Simalungun. "Secara periodeisasi jabatan maka September ini akan dilantik," jelasnya, Rabu (21/8).
Raja Ahab Damanik menambahkan, pengusulan yang dilakukan juga tidak lepas dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh Caleg pemenang yang telah rampung diterima.
"Setelah sudah selesai semua LHKPN, besok (Kamis 22 Agustus 2019) diusulkan kepada Gubernur melalui Pemkab untuk diambil sumpah dan janjinya. Semalam baru selesai LHKPN mereka," tandasnya.
Baca Juga: Sudah Ditetapkan, Ini Daftar Lengkap 50 Caleg Terpilih Simalungun
2. Pelaporan LHKPN sesuai aplikasi KPK
IDN Times/Patiar ManurungPelaporan LHKPN Caleg kelak menjadi dewan yang berstatus penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta kekayaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
"Pelaporan sesuai dengan aplikasi yang telah disiapkan KPK. Mereka mengisi sendiri dan Kmkita hanya menerima bukti tanda terimah bahwa Caleg terkait sudah melaporkan. Hanya sebatas itu saja tugas KPU" ucapnya.
Sebelumnya disampaikan, suara terbanyak dari 50 caleg terpilih diraih partai Golkar dengan 9 kursi, disusul PDI Perjuangan 8 kursi dan ketiga partai Demokrat 7 kursi. Terkait nama yang terpilih, semua berkas sudah beres dan sejauh ini tidak ada pihak yang melakukan sanggahan. Diterangkan, ruang sanggahan masih sebagaimana diatur dalam undang-undang dan bentuk masalah dimasukkan didalam formulir B2 yang dimiliki KPU.
3. Laporan harta kekayaan diharapkan jangan hanya pelengkap administrasi negara
IDN Times/Patiar ManurungKetua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite memyambut baik sikap caleg terpilih yang telah menyerahkan laporan harta kekayaannya. Namun ia berharap LHKPN tersebut tidak semata-mata melengkapi administrasi negara.
"Harapan kita itu dipantau oleh penegak hukum agar dapat diketahui apakah harta mereka setelah dewan naik tidak wajar" ucapnya.
Diterangkan, LHKPN sebagai upaya mencegah Korupsi tetapi setiap waktu atau secara berskala perlu kroscek. "Kita yakin bahwa penegak hukum punya metode untuk menganalisis pertumbuhan kekayaan penyelenggara Negara maupun DPRD. Harapan kita metode itu dilakukan sehingga rakyat tidak dirugikan," ucapnya.
Baca Juga: Demonstrasi, 1.504 Guru Honorer Simalungun Belum Terima Gaji 12 Bulan