Kapolres Simalungun: Ada 2 UU Perkebunan Simpang Siur Soal Pencurian
Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu mengadakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dan para pihak perkebunan untuk perkara pencurian (Dok.IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Simalungun, IDN Times - Kasus Samirin, pencuri getah karet dari perkebunan milik PT Brigstone seberat 1,9 Kg dengan nilai Rp 17.480 menjadi perhatian publik. Pria berusia 69 tahun tersebut sudah divonis hakim 2 bulan penjara.
Walau bisa bebas setelah potongan tahanan, kasus seperti ini diharapkan dapat menjadi pelajaran. Guna mencegah itu, Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu mengadakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dan para pihak perkebunan.
1. Kapolres menilai yang harus jadi perhatian adalah penggunaan aturan dan penerapannya
Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu mengadakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dan para pihak perkebunan untuk perkara pencurian (Dok.IDN Times/istimewa)Kapolres menilai masalah pencurian di perkebunan menjadi perhatian serius mengingat Kabupaten Simalungun masuk daerah perkebunan yang cukup luas. Dalam rapat koordinasi ini, yang dihadiri sejumlah pejabat perkebunan milik negara, Kapolres Simalungun Heribertus Ompusunggu menyampaikan bahwa tindak pidana yang terjadi di perkebunan maka hal penting menjadi perhatian adalah penggunaan atau penerapan peraturan.
Baca Juga: Kakek 69 Tahun yang Curi Getah Akhirnya Bebas, Disambut Haru Keluarga
2. Ada dua undang-undang menimbulkan kesimpangsiuran
Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu mengadakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dan para pihak perkebunan untuk perkara pencurian (Dok.IDN Times/istimewa)Menurut Heribertus, pria yang baru menjabat sekitar 5 bulan di Simalungun, ada dua peraturan untuk kasus pencurian dari perkebunan, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014.
Heribertus Ompusunggu mengakui, dua aturan di atas jika tidak diteliti dengan baik sebelum diterapkan kepada seseorang tersangka akan membuat masyarakat kurang empati kepada institusi penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim
"Penerapan kedua undang undang yang dimaksud masih sering terjadi kesimpangsiuran atau perbedaan pendapat yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan bahkan membuat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri," jelasnya.
3. Kapolres Simalungun ajak instansi terkait menyamakan persepsi
Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu mengadakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dan para pihak perkebunan untuk perkara pencurian (Dok.IDN Times/istimewa)Untuk menangani kasus seperti yang dialami Samirin, Heribertus mengatakan ini menjadi wadah atau koordinasi untuk menyatukan persepsi dan memberikan saran serta masukan tentang bagaimana efektif, efesien, cepat, tepat dan tuntas menjalankan penegakan terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi di perkebunan.
"Tentu perlu meningkatkan komunikasi antara penegakan hukum dengan stakeholder yang ada termasuk dengan pihak perkebunan dan lembaga masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berhubungan saat pelaksanaan penegakan hukum khususnya yang terjadi di perkebunan," jelas Heribertus.
Kata Kapolres, dalam hal penegakan hukum, penerapan pidana yang tepat, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan dua unsur dalam proses apakah hal tersebut nantinya dapat membuat efek jera kepada para pelaku atau bahkan membuat berkurangnya kepercayaaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
"Hal kecil yang dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat akan membawa hasil yang lebih optimal untuk mencapai kepastian hukum dengan prinsip tidak ada tindak pidana atau delik dan tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya," pungkasnya.
Baca Juga: Curi Getah Seharga Rp17 Ribu, Kakek 69 Tahun Dituntut 10 Bulan Penjara