Serukan Lockdown, Rizal Ramli: Pemerintah Pelit kepada Rakyat
Itungan Rizal, jika lockdown cuma butuh Rp400 T
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Ekonom Rizal Ramli tampaknya begitu kesal dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia. Sejak awal pandemik pada Maret 2020 lalu, belum ada perubahan signifikan. Bahkan kasusnya malah meledak beberapa waktu lalu dan menjadi episentrum baru untuk dunia.
Bagi Rizal, penanganan COVID-19 tidak terarah. Bahkan terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Catatan Badan Pemerika Keuangan (BPK) hingga Desember 2020 lalu, total anggaran penanganan COVID-19 mencapai Rp 1.035,2 triliun. Namun bagi Rizal hasilnya tidak signifikan.
1. Harusnya lakukan lockdown ketimbang menerbitkan kebijakan menggantung banyak istilah
Sejak awal pandemik, berbagai istilah sudah terbit dalam berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari PSBB hingga PPKM yang punya banyak versi. Ini sungguh membingungkan masyarakat. Masyarakat pun banyak yang memrotes kebijakan-kebijakan ini. Pembangkangan PPKM misalnya. Banyak yang berujung pada singgungan antara aparat dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang terancam kelaparan karena kebijakan itu. Banyak juga yang tidak tersentuh bantuan pemerintah.
Bagi Rizal Ramli, harusnya pemerintah sudah melakukan lockdown. Itu juga diatur dalam Undang-undang Karantina Kesehatan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu. Jika lockdown dilakukan, kata Rizal, pemerintah tidak mengalami kebocoran anggaran.
“Meskipun kita sudah jor-joran, tidak ada dampaknya. Gubernur Anies ingin tutup wilayahnya. Tapi pemerintah pusat ketakutan, kalau ini terjadi Anies bisa populer sekali,” ujar Rizal dalam diskusi PPKM level 4 dan multilevel: Solusi atau Masalah yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Senin (26/7/2021).
Baca Juga: WHO Sebut Sumut COVID-19 di Sumut Melonjak 238 Persen Sepekan Terakhir