TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumut

Petani Gelar Diskusi Publik Konflik Agraria, Berharap Ada Titik Terang

Aturan penyelesaian konflik agraria tumpang tindih

Suasana diskusi Serikat Tani Sumut (Dok. Istimewa)
Verified
Prayugo Utomo

Deli Serdang, IDN Times - Sejumlah Organisasi Tani dan Masyarakat Sipil, melakukan dialog publik bersama Pemerintah di Tanah Perjuangan SPSB, Desa Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kab. Dei Serdang, pada Sabtu (10/9/2022).

Kelompok organisasi ini tergabung dalam Komite Aksi Peringatan HTN 2022 yaitu, Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB), STMB (Serikat Petani Mencirim Bersatu (STMB), Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), SEKBER RA Sumut, KPA Sumut, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), LBH Medan, Walhi Sumut dan Kantor Hukum RSP.

"Aturan dari Pemerintah tersedia, Pemprov Sumut telah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai konflik agraria untuk diselesaikan, salah satunya adalah di Simalingkar dan Sei Mencirim," jelas Pak Ervan Gani, sebagai Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kantor Gubernur Sumut.

Diketahui, SPSB dan STMB merupakan petani yang pada 2020 lalu berjalan kaki ke Istana Negara, menuntut keadilan dan penyelesaian atas masalah konflik agraria dengan PTPN II.

1. BPN Sumut jelaskan landasan hukum dan aturan khusus

ilustrasi petani cabai (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Mewakili Kakanwil BPN Sumut, Marulap Siahaan, menjelaskan landasan hukum reforma agraria.

Dirinya juga menjelaskan beberapa aturan terkhusus pelepasan aset dari Kementrian BUMN yang harus diperhatikan dalam penyelesaian konflik agraria, terutama dengan BUMN.

2. Serikat Tani merasa belum tuntas dan tak kunjung jelas

Suasana diskusi Serikat Tani Sumut (Dok. Istimewa)

Namun, di pihak Serikat Tani menyatakan adanya beberapa hal yang belum tuntas dan tak kunjung jelas. Hal ini dinyatakan oleh Ardi dan Agnes dari organisasi SPSB serta Imam STMB yang meminta keseriusan Pemerintah dalam penyelesaian konflik yang dihadapi.

"Kita bingung, sampai saat ini belum selesai, mana yang kita ikuti. Pemerintah Sumut bilang Penyelesaian ada di Pusat, namun Pemerintah Pusat bilang ada di Sumut," katanya.

Begitupun, permasalahan konflik dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri di kawasan hutan Padang Lawas.

"Sekarang Rakyat dihadapkan pada janji yang tak kunjung terlaksana. Rakyat dipaksa untuk mencari solusi sendiri tanpa ada kejelasan dari Pemerintah," jelas Anto dari KTJJM.

Baca Juga: Tumbangkan Karo United, Kemenangan Perdana PSMS di Kandang

Topik:
petani
Konflik Agraria
sumatra utara
medan
Hak asasi manusia
Berita Terkini Lainnya

Inalum Dorong Industri di Pesisir Batubara dengan Tanam Mangrove

Jumlah Penduduk Miskin di Sumut Turun dalam 3 Tahun Terakhir

Ini Ciri Anak Bermental Tangguh Menurut Psikolog Desta Ginting

BRI Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor Agam

Pelindo Edukasi Warga Kelola Lingkungan dan Urban Farming

Ganjar dan Malik Mahmud Bertemu Bahas Pembangunan Aceh

Yayasan Jejak Harimau Sumatera, Lahir dari Kegelisahan Isu Konservasi

Lantunan Zikir dan Salawat Sambut Tahun Baru Islam di Binjai

Polisi Selidiki Perampokan Rp30 Juta di Kantor PNM Mekaar Belawan

Peringati Tahun Baru Islam, Ratusan Orang Ikut Parade Tauhid di Medan