Bawa Istri Dalam Perjalanan Dinas, Edhy Prabowo Dinilai Langgar Etika

1. Dalam peraturan, memang dibolehkan membawa istri

Dalam aturan perjalanan dinas luar negeri, memang mengisyaratkan soal keikutsertaan istri. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 181/PMK.OS/2019.

Dalam beleid ini pejabat negara memang dimungkinkan mengajak serta istri atau suami saat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Isinya:

"Dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami; dapat didampingi oleh istri/suami sebagai Pihak Lain," begitu bunyi Pasal 7 ayat (7) PMK tersebut.

Bahkan istri atau suami juga berhak atas uang perjalanan dinas. Seperti yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2). "Golongan Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bagi istri/suami sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), disamakan dengan Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, atau Pejabat Lainnya."

Namun dalam Peraturan Menteri KP No. 40/Permen-KP/2017 tentang perjalanan dinas luar negeri tidak mengisyaratkan hal itu. Aturan yang diteken oleh Menteri Susi Pudjiastuti Agustus 2017 lalu tidak memuat aturan soal ikut serta istri dalam perjalanan dinas.