Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Medan, IDN Times - Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan tidak hanya akan menepikan Merdeka Walk. Namun juga pedagang buku bekas di Lapangan Merdeka Medan. Mereka diharuskan pindah ke tempat yang baru di Jalan Pro HM Yamin.
Presiden Joko 'Jokowi' Widodo akan melakukan peletakan batu pertama revitalisasi Lapangan Merdeka, Kamis (7/7/2022) besok. Isdawati Ketua P2BLM (Persatuan Pedagang Buku Bekas Lapangan Merdeka) yang sudah 17 tahun berjualan menceritakan keluh kesahnya.
Baca Juga: Jokowi ke Sumut, Resmikan Revitalisasi Lapangan Merdeka Hingga ke Nias
1. Perpindahan pedagang buku berdampak pada ekonomi mereka
Salah satu kios pedagang buku yang tampak sepi (IDN Times/Indah Permata Sari) Isda mengatakan ada dampak besar pada perekonomian mereka, jika pemerintah tetap tetap memindahkan para pedagang buku. Meskipun besok diperbolehkan berdagang hanya setengah hari dari siang hingga sore saja, tapi para pedagang bingung soal jaminan pendapatan ekonomi mereka.
"Tapi tadi sudah ada orang kelurahan memberi tahu, cuma setengah hari gak boleh jualan. Tapi kayaknya daripada setengah hari kita jualan kan gak etis juga. Nah, kemungkinan ada juga yang besok libur satu harianJam 2 boleh buka," jelas Isda.
2. Para pedagang buku minta bangunan diselesaikan dan ada legalitas
Isdawati, pedagang buku di Lapangan Merdeka (IDN Times/Indah Permata Sari) Menurut Isda, pedagang sebenarnya mendukung revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan. Namun harus dibarengi dengan legalitas berbentuk surat keterangan sebagai bukti mereka menempatkan kios dagangan bukunya. Hal ini dikarenakan mereka akan selamanya di sana.
"Semenjak pak Bobby merencanakan revitalisasi Lapangan Merdeka kami sangat mendukung. Tapi ada juga permintaan kami dong. Artinya harus ada memberi dan diberi. Kami sudah mendukung wacana beliau, karena kami ingin Kota Medan ini ada perubahan dengan beliau," ujarnya.
"Kami butuh surat-surat legalitas, contohnya terakhir Wali Kota Abdillah memberikan surat Penetapan Kios Tempat Berjualan Buku. Jadi suatu saat (terjadi kebijakan baru) mereka harus bertanggung jawab terhadap kita. Masa Abdillah tahun 2003 ada suratnya, ini yang kamu mau. Jadi keberadaan kami diakui. Kalau sekarang belum ada, dari perpindahan di Pegadaian sampai sini tidak ada. Kecuali kami yang pegang sendiri dengan perjanjian Komnas HAM, tapi cuma 9 kios dan ditandangtangani Pejabat Pemko Medan. Jadi mereka bertanggung jawab," jelasnya.
Hanya 9 kios yang memiliki surat perjanjian dengan Komnas HAM. Sementara 180 kios lainnya tidak memiliki surat.
"Seiring waktu berjalan manusia mencari kehidupan, semakin tahun semakin bertambah. Tapi kan kalau saya berpatokan kepada UUD 1945, karena setiap orang bernegara berhak memiliki hak yang sama dan pendapatan yang sama. Jadi, bertambahnya penjual atau manusianya ya wajib pemerintah menanggulangi," tuturnya.
Baca Juga: Awal Juli Lapangan Merdeka Direvitalisasi, Butuh Rp400 Miliar
3. Lokasi baru dinilai tidak strategis
Isdawati, pedagang buku di Lapangan Merdeka (IDN Times/Indah Permata Sari) Selain itu pedagang buku juga mengeluhkan tempat baru yang tak strategis untuk berdagang buku. "Biasanya kalau pemerintah yang bijaksana dia kan mau lihat kepatutan dan kelayakan. Tapi sudahkah dia melihat itu?," ujarnya.
Mereka khawatir di tempat baru nanti penjualan buku bakal merosot dan butuh jangka waktu selama 2 tahun untuk menstabilkannya.
"Karena kami di sini tahun 2004, dan tahun 2007 orang baru tahu kalau kami berjualan di sini. Jadi butuh waktu supaya masyarakat tahu kami di sini (berjualan). Dapur kita pun bakal tidak tertanggulangi, kalau begitu kita pindah bakal tak ada pembeli. Dampaknya ke periuk kami," tegasnya.
Biasanya momen yang paling ditunggu oleh pedagang buku adalah di saat anak-anak mulai masuk sekolah, untuk mencari buku. Namun, dikarenakan pandemik COVID-19 maka para pedagang buku kini kesulitan. Namun 20 Juni 2022 lalu Lapangan Merdeka harus sudah dikosongkan. Baik Merdeka Walk maupun pedagang buku bekas.
"Apalagi kita kena COVID-19 sama sekali tidak ada pendapatan selama 2 tahun karena kami tidak merasakan musim buku. Gak pegang uang sama sekali. Sekarang ini kan sudah longgar (PPKM). Kenapa tanggal 20 (Juni) kemarin harus dikosongkan? Makanya, kami minta diberi kesempatan karena ada peluang dapat penghasilan jelang anak-anak masuk sekolah. Benar-benar hancur perekonomian," tambah Isda.
Baca Juga: Kunjungan ke Nias Utara, Jokowi Ingatkan Uang PKH Tidak untuk Beli HP
