Pemilu 2024, Sumut Terhindar dari Polarisasi Tajam antar Masyarakat
FISIP USU gelar Dialog Politik Pemilu 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Keinginan penyelesaian permasalahan sengketa Pemilu 2024 dilakukan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menguat.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Dr. Sutarto, M.Si mengungkapkan secara teknis jalannya Pemilu 2024 di Sumatera Utara berjalan lancar ditandai dengan tidak adanya gesekan ataupun polarisasi yang tajam di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan politik.
"Akan tetapi, terdapat beberapa catatan terkait kejadian-kejadian yang diduga mencederai proses demokrasi, khususnya pada kegiatan pra TPS. Oleh karena itu, kejadian-kejadian tersebut dapat diusut melalui jalur MK serta jalur hak angket di DPR RI," ujar Sutarto dalam Dialog Politik Pemilu 2024 yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU), Jumat (1/3/2024).
Dalam Dialog Politik ini, FISIP USU mengundang Tim Kampanye ketiga pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden, partai politik peserta Pemilu serta pegiat demokrasi di Sumatera Utara.
1. Kedepan caleg lintas parpol harus sepakat tidak lakukan money politic
Tak hanya itu, menurut Sutarto, hak politik wakil rakyat berupa angket ataupun interpelasi, juga didorong dilakukan secara konstitusional di parlemen DPR RI. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR mempunyai 3 (tiga) hak.
Salah satunya adalah hak angket yang memperbolehkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Perwakilan DPW PKB Sumut, Ita Julianti menyoroti terkait maraknya politik uang pada Pemilu 2024. Menurutnya hal tersebut sudah mencederai nilai-nilai demokrasi.
“Kedepan, antara sesama partai politik dan juga caleg harus sepakat secara bersama-sama untuk tidak melakukan money politic agar kualitas demokrasi kita juga semakin membaik," ungkapnya.