Pembangunan Kota Medan Dinilai Tak Punya Grand Planning yang Jelas

1. Pemimpin Kota Medan tak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam konteks pembangunan

Ikhsan menambahkan, bahwa pemimpin Kota Medan tak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam konteks pembangunan, termasuk permasalahan birokrasi dan administrasi yang tidak efektif.

"Sama aja dengan model pembangunan Orde Baru. Pemko Medan terlihat lebih mementingkan kepentingan pemodal untuk membangun, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dan gaya kepemimpinan sebelumnya. Terus terbawa sampai sekarang," ungkapnya.

Dia mencontohkan, proses pembangunan megaproyek milik Podomoro. Sebelumnya, proyek itu mendapat penolakan keras dari  warga dan pemerhati lingkungan karena diyakini dapat merusak lingkungan, dan dibangun di tepi sungai. Izin proyek itu juga dipertanyakan.

Pemerhati lingkungan bahkan mencurigai, ada kongkalikong dalam pengurusan AMDAL proyek itu. Tapi proyek terus jalan dan sebagian telah beroperasi. Pemerintah Kota Medan terlihat lebih suka investasi masuk dengan cepat, tanpa memikirkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Aspek hukum seperti 'dikangkangi' demi alasan-alasan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kota Medan terlihat semakin kapitalistik. Akibat dari semua itu, kaum marginal jadi terpinggirkan dan ketimpangan sosial semakin lebar. Investor justru makin berkuasa mengontrol pemerintah. Atas dasar pembangunan, pemodal bisa mengeksploitasi lingkungan. Padahal, pembangunan itu harus atas dasar keadilan dan transparan. Akhirnya timbul masalah atau malapetaka klasik lain.

"Banjir adalah salah satu malapetaka yang terjadi di depan mata kita saat ini, karena kegagalan pemerintah dalam mengorganisir dan menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan," papar Akademisi Universiti Utara Malaysia ini.