Kawah di Gunung Sibayak, bentang alam vulkanik di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. (IDN Times/Prayugo Utomo)
Ketimpangan pengelolaan kawasan juga jadi momok. Di satu sisi, akses warga dibatasi dengan dalih pemulihan.
Namun di sisi lain, pemerintah leluasa melakukan pekerjaan fisik. Teranyar, rombongan motor trail bahkan dilaporkan melenggang hingga kawasan puncak.
“Ini yang harus diusut. Masyarakat dilarang masuk, tetapi alat berat bisa bekerja dan rombongan motor trail bisa sampai ke atas. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan,” katanya.
Kritik senada datang dari jaringan Mapala Sumatra Utara. Perwakilan Mapala Genetika Fakultas Pertanian UISU, Dandi Harahap, menyoroti alasan evakuasi untuk membuka akses kendaraan.
Menurutnya, keselamatan pendaki semestinya dibangun lewat kesiapan tim dan pemetaan jalur. Bukan semata-mata merombak bentang alam.
“Kalau alasannya evakuasi, mestinya diperiksa dulu apa yang selama ini kurang dari sistem penyelamatan di Sibayak. Apakah timnya, peralatannya, atau akses komunikasinya? Jangan langsung menyimpulkan harus membuka jalan untuk mobil. Kami yang berkegiatan di gunung tahu bahwa medan sulit tidak selalu harus diubah supaya kendaraan bisa masuk,” ujar Dandi.
Pembukaan jalur baru ini dikhawatirkan menjadi jalan terjal bagi kelestarian Sibayak. Ini bisa memicu masuknya aktivitas lain yang sebelumnya sulit menjangkau kawasan.
“Sekarang alasannya untuk evakuasi. Tetapi setelah jalannya terbuka, bagaimana pengawasannya? Apakah nanti kendaraan lain juga bisa masuk? Ini harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai pekerjaan yang disebut untuk keselamatan justru menambah persoalan baru di Sibayak,” katanya.