Terdampak Kabut Asap Karhutla, MBG di Sumut-Aceh Dihentikan Sementara

Dari surat yang dilihat IDN Times, surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatra Utara itu juga memuat tujuh instruksi penanganan bahan baku.

Kepala SPPG diminta mengarsipkan surat pemberitahuan dari pemerintah atau institusi berwenang dan mengelola bahan baku dengan ketentuan ketat.

Pertama, berkomunikasi dengan pemasok untuk menyesuaikan ulang jadwal pengiriman bahan baku hingga batas waktu yang ditetapkan dan atau mengembalikan ke pemasok.

Kedua, bahan baku yang tidak dapat dikembalikan wajib dipilah. Bahan yang masih dapat disimpan harus ditempatkan sesuai karakteristiknya, sedangkan bahan yang harus segera diolah dapat dibagikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar SPPG dan dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST) serta dokumentasi.

BGN menegaskan, biaya bahan baku pada poin pengelolaan tersebut masih dapat dibebankan sebagai biaya bahan baku.

Namun, terdapat lima kondisi bahan baku yang tidak dapat dibayarkan, yakni bahan baku yang baru dipesan dan belum diterima serta pesanan yang masih dapat dibatalkan tanpa kewajiban yang sah, pembelian yang dilakukan setelah adanya arahan penghentian atau tanpa dasar kebutuhan yang dapat dibuktikan, bahan baku yang rusak karena kelalaian, penyimpanan yang tidak sesuai, tidak menjaga rantai dingin, dan tidak melakukan mitigasi keamanan pangan yang wajar, dokumen transaksi, penerimaan, pemeriksaan, dan pengalihan tidak lengkap atau tidak dapat diuji, serta harga, jumlah, mutu, atau pemasok yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, biaya operasional yang dapat dibebankan hanya pembayaran honor relawan yang telah melaksanakan kegiatan persiapan pada saat pengumuman pemberitahuan diterima dan relawan keamanan. Selama SPPG tidak beroperasi, insentif tidak diberikan kepada Yayasan atau Mitra.

BGN memastikan pelayanan MBG akan dilaksanakan kembali pada saat pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali berdasarkan pemberitahuan Pemerintah Daerah, dengan memastikan kesiapan sarana, prasarana, bahan baku, dan relawan serta pemenuhan ketentuan keamanan pangan.