Orangutan Sumatra betina berbagi makanan dengan anaknya. (IDN Times/Prayugo Utomo)
Tindakan otoritas Odisha ikut menampar wajah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Orangutan berstatus Kritis (Critically Endangered) menurut IUCN Red List dan masuk kategori pelarangan perdagangan internasional paling ketat di Appendix I CITES.
India tercatat sebagai negara pihak dalam konvensi tersebut. Mereka terikat tanggung jawab merujuk pada Pasal VIII ayat 4 tentang penanganan spesimen hidup hasil penyitaan, termasuk mekanisme pengembalian ke negara asal.
Jika India dibiarkan mempertahankan hasil sitaan tanpa evaluasi repatriasi, dunia konservasi sedang menciptakan preseden berbahaya. Negara tujuan peredaran ilegal justru meraup untung dari kejahatan satwa liar.
Sikap keras FORINA bukan tanpa jalan dialog. Organisasi ini telah berupaya menempuh jalur komunikasi formal sejak kasus ini mencuat.
Awal September 2026, FORINA telah mengirimkan surat resmi kepada Director General of Forests & Special Secretary di Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim Pemerintah India. Isinya mendorong tindak lanjut nasib kelima orangutan sesuai prinsip konservasi.
Nihil. Hingga pernyataan sikap ini diterbitkan, tak ada satu pun balasan dari otoritas India. Penelusuran asal-usul yang transparan sengaja dibuat jalan di tempat.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Indonesia. FORINA telah melayangkan surat berisi usulan tindak lanjut kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Ketua FORINA, Dr. Aldrianto Priadjati, dalam siaran persnya mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Luar Negeri untuk segera mengambil langkah diplomatik tegas. Meminta informasi resmi. Mengajukan tuntutan repatriasi.
“Kementerian Kehutanan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harus segera mengambil langkah diplomatik yang tegas, meminta informasi resmi mengenai kelima orangutan, serta menyampaikan permintaan repatriasi dan pemulangannya,” ungkapnya, Kamis (12/11/2026).