PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinkes Kota Medan, Salmon Brahmana (IDN Times/Indah Permata Sari)
Dalam praktik pelayanan, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu kendala yang kerap ditemui Dinkes.
Salmon menyebutkan, permasalahan yang sering muncul antara lain nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kependudukan yang tidak sesuai, hingga anggota keluarga yang belum tercatat dalam kartu keluarga.
Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah anak yang baru lahir belum dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Ada pula keluarga yang belum memperbarui susunan kartu keluarga setelah menikah, sehingga anak atau anggota keluarga masih tercatat dalam administrasi keluarga sebelumnya.
Akibatnya, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, data pasien tidak dapat langsung dicocokkan dengan sistem kependudukan dan BPJS Kesehatan.
Salmon menyarankan masyarakat segera mengurus kartu keluarga setelah terjadi perubahan susunan keluarga.
"Jadi, jangan sampai anak kita membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi identitasnya belum ada. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Solusinya, segera urus kartu keluarga," ujarnya.
Sejak pelaksanaan UHC dimulai pada 1 Desember 2022 hingga 2 September 2026, program tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Salmon, tercatat sebanyak 21.684 pelayanan melalui mekanisme puskesmas dengan indikasi rujukan dan sekitar 53.751 pelayanan yang diakses langsung melalui IGD rumah sakit. Secara keseluruhan, jumlah pelayanan yang tercatat mencapai sekitar 75.435.
Dari pelaksanaan tersebut, terdapat sekitar 216.854 peserta yang didaftarkan melalui program pembiayaan Pemerintah Kota Medan.
Salmon menjelaskan, pembiayaan UHC tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang sedang sakit. Ketika seseorang didaftarkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, kewajiban pembiayaan kepesertaannya tetap berjalan meskipun yang bersangkutan belum pernah menggunakan pelayanan kesehatan.
Hal itu merupakan konsekuensi dari prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
"BPJS ini sistemnya sosial. Sepanjang kita membantu orang yang sehat untuk menolong orang yang sakit, itu memang prinsipnya. Jadi, tidak bisa hanya orang yang sakit saja yang didaftarkan," katanya.
Konsekuensinya, kebutuhan anggaran Pemerintah Kota Medan untuk membiayai program tersebut terus meningkat. Pada 2022, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp96 miliar. Sementara pada 2026, pembiayaannya telah mendekati Rp300 miliar.
Jangkauan pelayanan UHC Kota Medan juga tidak terbatas pada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah administrasi kota. Salmon mengungkapkan, terdapat 85 rumah sakit di luar Kota Medan yang telah melayani warga Kota Medan melalui skema UHC dengan KTP.
Jangkauan pelayanan tersebut bahkan telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Jawa, di antaranya Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga Surabaya.
Untuk mempercepat penanganan persoalan kepesertaan, Dinkes juga membangun koordinasi lintas sektor melalui wadah komunikasi yang disebut Fast Response. Wadah tersebut melibatkan direktur rumah sakit, unsur BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinkes, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta kepala puskesmas. Melalui koordinasi tersebut, persoalan pelayanan kesehatan masyarakat dapat ditangani selama 24 jam.
Selain warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan peserta yang tidak aktif, Dinkes Kota Medan juga menghadapi persoalan masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan.
Untuk kondisi tersebut, terdapat mekanisme pelayanan melalui program unregister bagi warga yang berasal dari daerah lain atau belum memiliki identitas. Nantinya akan dicocokkan dengan retina mata agar diketahui warga mana.
Salmon menjelaskan, pemerintah daerah kini semakin memperkuat koordinasi agar tanggung jawab pembiayaan kesehatan dapat disesuaikan dengan asal daerah pasien. Misalnya, apabila pasien diketahui berasal dari Kabupaten Karo, koordinasi dapat dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Karo.
Sementara untuk masyarakat tanpa identitas yang membutuhkan pertolongan, Dinkes telah menetapkan mekanisme pelayanan melalui tiga rumah sakit yang menjadi tempat penanganan seperti RSUD H. Bachtiar Djafar, RSUD dr. Pirngadi Medan, dan UPTD RSJ Prof. Ildrem.
Bagi Salmon, capaian UHC bukan sekadar angka kepesertaan yang melampaui jumlah penduduk. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan ketika benar-benar membutuhkan pertolongan.
"Ini bagian dari pelayanan kita. Kita harus melayani dengan hati. Ada risiko yang harus kita kerjakan, tetapi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat," ujarnya.