Batam akan Menjadi Pusat Pabrik AirTag Apple di Indonesia

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait turut mendengar rencana investasi Apple tersebut.

"Kami sudah mendengar beberapa isu negosiasi terkait rencana investasi ini di Batam, namun sampai saat ini BP Batam belum ada direct inquiry dari Apple ataupun subkonnya walaupun BP Batam telah berkomunikasi dengan Kementerian yang menangani hal tersebut," kata Ariastuty melalui pesan singkatnya, Rabu (8/1/2025).

Ariastuty menilai, setelah tercapaikan kesepakatan rencana investasi tersebut, dimungkinkan saat ini masih ada pembahasan lebih lanjut yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan kementerian terkait.

"Pada prinsipnya BP Batam menyambut baik dan siap menindaklanjuti rencana investasi tersebur apabila sudah ada informasi langsung kepada BP Batam," tegasnya.

Ariastuty mengungkapkan, rencana pembangunan pabrik AirTag di Kota Batam oleh Apple akan memberikan dampak perekonomian yang positif bagi Indonesia.

Selain itu, jika rencana investasi ini terlaksanakan, maka dipastikan akan terdapat penyerapan tenaga kerja tambahan di Kota Batam.

"Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia khususnya Batam," tutupnya.

Batam berstatus sebagai zona perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang menawarkan insentif berupa pembebasan berbagai pajak, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan bea masuk.

Status ini menarik minat perusahaan multinasional karena memungkinkan mereka menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Bagi Apple, insentif ini sangat relevan untuk menjaga daya saing produk seperti AirTag di pasar global. Beban pajak yang lebih ringan, Apple dapat mengalokasikan sumber dayanya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.

Batam telah berkembang menjadi pusat industri strategis dan destinasi investasi utama di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 menetapkan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas selama 70 tahun.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud, meliputi Pulau Batam, Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, dan Galang Baru. Status ini memberikan perlakuan pajak yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia.