Pejuang HAM Rentan Dapat Kekerasan, Ini Komitmen Masing-masing Paslon

Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Hasan Basri, menyampaikan bahwa di dalam visi dan misi pasangan Edy-Hasan, pemerintah provinsi perlu berkerjasama dengan kelompok-kelompok organisasi non politik atau pun aktivis. Hal ini disebutnya merupakan suatu upaya untuk menjaga keberlangsungan kemanusiaan.

“Siapa pun yang menjaga kemanusiaan dan alam harus kita dukung dan perhatikan. Sudah wajib itu. Karena, pemerintah pastinya tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu bekerjasama dengan para pejuang semacam itu,” kata Hasan via telepon seluler, Sabtu (23/11/2024).

Baginya, pemerintah tidak seharusnya kerap bertentangan dengan pejuang HAM. Apalagi jika orientasinya ialah sama-sama pro terhadap alam dan kemanusiaan.

“Makanya titik persamaan ini yang harus selalu kita tonjolkan. Yakni sama-sama pro dengan kelestarian lingkungan dan HAM. Saya kira semua aktivis lingkungan, HAM, jurnalis, bekerja berdasarkan kecintaan pada alam hingga keterbukaan dan itu dilindungi UU. Makanya tak boleh ada kriminalisasi kepada aktivis. Saya kira, keberpihakan itu akan dilakukan,” terangnya. 

Komitmen yang sama disampaikan pula oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Bobby-Surya. Melalui Wakil Ketua Tim Pemenangannya, Sugiat Santoso, dirinya mengatakan akan melakukan pendekatan khusus yang dilakukan Bobby-Surya bila mendapati aktivis HAM jadi korban kekerasan. 

“Jadi pendekatannya, bagaimana bisa duduk bersama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka suarakan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya kita akan hadir bagi mereka,” ujar Sugiat, Sabtu (23/11/2024).

Ia melanjutkan bahwa pasangan Bobby-Surya punya rekam jejak yang baik dalam penegakan HAM.

“Lagi-lagi, yang rekam jejaknya clear terkait penegakan HAM di Sumut ya Bobby-Surya. Saya pikir Bobby-Surya di dalam isu ini lebih unggul,” lanjutnya.

Sementara itu, isu seputar HAM tak luput pula disorot oleh organisasi masyarakat. Juniaty Aritonang selaku Sekretaris Eksekutif Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu), menyampaikan bahwa penegakan HAM harus dijalankan dan didukung oleh siapapun nanti Gubernurnya. 

Termasuk pula terhadap pejuang HAM ataupun aktivis yang dalam giat-giatnya kerap pula mendapatkan kekerasan baik fisik, verbal, atau berupa ancaman-ancaman.

“Bakumsu mencatat ada 42 kasus kekerasan terhadap pejuang HAM dari Januari hingga November 2024, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara,” kata Juniaty, Sabtu (23/11/2024).  

Ia menambahkan bahwa jenis kekerasan yang dialami para aktivis HAM berupa intimidasi dan serangan fisik. Bahkan menurut catatan Bakumsu ada 19 kasus. Kekerasan ini banyak terjadi saat mereka menghelat beragam aksi yang menyuarakan penegakan HAM.

“Dari catatan kami, untuk korban kekerasan, dari kalangan jurnalis ada 3 kasus, masyarakat adat 9 kasus, mahasiswa ada 5 kasus, warga desa ada 11 kasus, aktivis NGO ada 10 kasus, dan masyarakat umum, 4 kasus. Pelaku terbanyak berasal dari aparat negara, khususnya polisi dengan 17 kasus, diikuti aktor non-negara seperti preman dan satpam perusahaan,” lanjutnya. 

Dari berbagai kasus yang kerap dialami korban kekerasan, Kepala Daerah disebutnya sering absen atau pun tidak memiliki upaya yang solutif. Padahal, sewaktu masa kampanye mereka kerap berjanji untuk mewadahi aspirasi publik dan melindungi warganya agar aman.

“Nyatanya, kita selalu mendapati (kekerasan). Justru mereka menutup mata dan parahnya lagi menjadi lawan dari para pejuang HAM tersebut,” pungkasnya.