Tapteng, IDN Times - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) geram. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sudah 20 laporan yang mereka layangkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu melaporkan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Khususnya pada Pemilihan Legislatif (Pileg).
PDIP menyebut ada dugaan ‘pengaturan skor’ atau hasil dari Pileg 2019 di Tapteng. Mereka meminta rekomendasi agar Pemilu di Tapteng diulang.
DPD PDIP Sumut menyebut, kecurangan itu dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Kecurangan diduga dilakukan untuk memenangkan Caleg yang berasal dari NasDem.
PDIP sudah mengumpulkan itu dari tim yang bekerja di lapangan. Beberapa temuan pun akan dijadikan] alat bukti dalam laporan ke Bawaslu.
“(Kecurangannya) terkait paket paket itu (memilih) caleg (Nasdem), itu yang beredar (di) masyarakat gitu kan, tapi kita harus ikut mekanisme, ya kita laporkan ke Bawaslu," ujar Wakil Sekertaris DPD PDIP Sumut Dame Tobing kepada awak media, Minggu (28/4).
Dame mengungkapkan bentuk kecurangan lain yang mereka temukan adalah dugaan money politic atau politik uang. Pelakunya diduga Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka membagikan uang kepada masyarakat.
"Cuma masyarakat nggak banyak mau melapor, karena banyak intimidasi. Baik dari kepala desa dan dari camat," ujarnya.
Bentuk kecurangan lainnya yang mereka identifikasi adalah soal formulir C1 yang ditulis tanpa membuka surat suara. "Jadi dia tinggal nulis sendiri skornya, mau berapa? match fixing juga ini, pengaturan skor juga," ujarnya.
"Kemudian bayangin saja, dalam C1 ada C1 yang (tempat) caleg itu memilih di dapilnya, termasuk saksi dari partai lain pun (memillih) di Dapil itu. Tapi dibuat tidak memilih," tambahnya.
Pihaknya juga menyoroti soal formulir model DA-1 yang merupakan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan. Banyak angka yang berubah. Di Kecamatan Barus, DA-1 caleg dari banyak partai lain juga berubah menjadi nol. Pihaknya mengusulkan agar dilakukan PSU di semua TPS di Tapteng.
“Jadi KPPS-nya itu takut nih, nggak paham aturan, jadi mereka cuma tahu yang penting target suara sekian," ujar Dame
Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar langsung membantah tudingan dari PDIP. Untuk diketahui, NasDem dan PDIP merupakan koalisi untuk memenangkan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
Perolehan suara untuk NasDem adalah bukti dari kecintaan masyarakat kepada partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu. Itu juga terbukti dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS. Suara NasDem tetap unggul.
“Kita nggak (curang). Kita berjalan dengan profesional saja. Bisa kita buktikan ternyata setelah PSU, Nasdem juga memimpin. Mungkin masyarakat di Tapteng lebih mencintai Nasdem," ujar Iskandar.
Meskipun begitu, Iskandar menghargai para caleg PDIP yang melapor ke Bawaslu untuk PSU.
"Saya rasa, jangan pula ada beberapa TPS yang dicurigai, dilakukan PSU seluruhnya (se-kabupaten), dari situ kan, bisa kita lihat, TPS yang dicurigai hasilnya juga tak jauh berbeda," ujar Iskandar .
PDIP juga melaporkan Bupati Tapteng Bachtiar Ahmad Sibarani. Karena sang Bupati memang diduga kuat terlibat dalam kecurangan itu.
" Ada juga caleg dari PDIP yang melaporkan bupati, (namanya) Caleg Roder, (Bupati) dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan (kecurangan) TSM," ujar Dame.
Melihat kondisi ini juga, PDIP mendorong Bawaslu untuk merekomendasikan pemilihan ulang di seluruh TPS sekabupaten Tapteng, karena disinyalir kuat telah terjadi kecurangan TSM
"Sekali lagi, apa yang kita lakukan bukan semata mata untuk PDIP perjuangan, tetapi karena suara rakyat dan hak rakyat yang dirampas disana, kita tidak mau ada ancaman dan intimidasi itu," ujarnya
Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rachmawaty Rasahan yang dikonfirmasi juga membenarkan soal laporan dari PDIP. Jumlahnya ada 20 laporan. Termasuk soal laporan yang berkaitan dengan Bupati Tapteng hingga kepala dinas.
“Kita masih meminta pelapor untuk melengkapi berkasnya. Nanti perkembangan terbaru langsung saya kabari. Mereka memang bilang, ada dugaan kecurangan. Baik melibatkan KPPS, penyelenggara lah dalam hal ini,” ujar Syafrida, Senin (29/4).
Laporan yang disampaikan PDIP adalah dugaan pelanggaran TSM.
“Jadi dugaan kuatnya melibatkan aparatur pemerintah dan penyelanggara,” ujarnya.
Syafrida juga menjelaskan , pihaknya juga menerima 27 laporan dugaan kecurangan Pemilu di Tapteng. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah Parpol lainnya. Laporannya juga senada terkait kecurangan TSM.
“Kami nanti hanya memberikan rekomendasi. Karena, kalau dugaan TSM itu nanti yang menyidangkan Bawaslu RI,” pungkasnya.