Hasan Dukung Pemekaran Nias-Tapanuli, Bobby: Jangan Cuma Isu Politik
Medan, IDN Times - Salah satu pertanyaan dalam debat publik ketiga Pilkada Sumut adalah wacana pemekaran dan perluasan daerah. Paslon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby-Surya mulai melempar pertanyaan soal ini ke paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri pada debat publik ketiga Pilkada Sumut, di Tiara Convention Centre Medan, Rabu (13/11/2024).
Surya menyampaikan bahwa, tema ini merupakan keinginan dari beberapa wilayah terkhusus daerah terpencil. Namun, sisi lain muncul kekhawatiran tentang kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pemekaran tersebut.
Dia menilai isu ini menjadi pra dan kontra dikalangan pimpinan dan masyarakat lokal, sehingga membutuhkan kajian mendalam dan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang terbaik.
"Apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mengatasi tantangan terkait wacana pemekaran dibeberapa wilayah di Sumut, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan lebih baik tanpa membuat minim keuangan daerah dan infrastruktur yang belum memadai?," tanya Surya.
Cawagub nomor urut 2 Hasan Basri menanggapi dan menjawab pertanyaan tersebut. Dikatakannya bahwa, APBD Sumut kurang lebih Rp13,5 triliun dan tidak akan cukup menjangkau. Dia mengatakan mendukung soal pemekaran.
"Kita ingin mendorong dan sekaligus memperjuangkan bagaimana kepulauan Nias, Tapanuli, ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan keadilan dalam sektor pembangunan dan inilah yang dirasakan dan dibutuhkan masyarakat kita. Karena kita sekali lagi perlu pahami Rp13,5 triliun ini tidak akan mampu untuk memberikan bangunan yang rata diseluruh Provinsi Sumut," kata Hasan.
Menurutnya permasalahan infrastruktur saja, jalan Provinsi Sumut ini juga membutuhkan effort yang sangat kuat dan penting juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan pemerintah kabupaten/kota. Ia dan Edy menyayangkan pemerintah pusat memoratorium (penangguhan sementara) pemekaran yang ada di Indonesia dan ini adalah sumber dari bagaimana pemerataan ini bisa tidak terlaksana di Provinsi Sumut.
"Saya kira, memoratorium ini harus segera dicabut untuk memberikan pemerataan pembangunan yang ada di Sumut," ungkapnya.
Sementara Bobby mengatakan isu pemekaran jangan dijadikan alasan ketidakmampuan Pemprov Sumut membangun daerah. Terutama kawasan yang selama ini tak tersentuh pembangunan. Dia berharap pemekaran ini tidak hanya menjadi isu politik saja karena ingin meraih suara seperti di Nias.
"Mungkin belum pernah disentuh selama 5 tahun lalu, agar dapat suara di sana jadi isu mekar disana biar dapat suara. Gak boleh Pak. Kalau kami nanti walaupun kalau memang untuk dimekarkan kami setuju tapi Provinsi Sumut harus tetap masuk. Jangan mereka mekar tapi merasa Provinsi Sumut tidak pernah membangun dan mereka minta Mekar. Kalau mereka minta mekar boleh, tapi dengan kesan yang baik, sudah dibangun Provinsi Sumut, sudah ada bekas pembangunannya, sudah ada monumen yang dibangun di sana," tambah Bobby.
Hasan menanggapi kembali pernyataan Bobby. Dia tak sepakat soal isu politik yang dituduhkan Bobby.
"Yang mengatakan ini isu politik siapa pak Bobby? Yang saya katakan adalah demi keaslian pembangunan, demi pemerataan pembangunan, Sumut perlu didorong utnuk dimekarkan gak ada isu politik di sini pak Bobby aja yang mengatakan ini isu politik. Tolong ini. Tolong dijaga ini, pak Bobby jangan dibawa ke mana-mana, jangan membohongi masyarakat," katanya.
Ia mengaku baru pulang dan berkeliling di Nias. Menurutnya pemekaran adalah solusi terbaik. "Nias membutuhkan pemekaran demi keadilan dan pemerataan pembangunan bukan isu politik. Masalahnya sekarang adalah 10 tahun pemerintah pusat memoratorium," pungkas Hasan.
