Guru Honorer Langkat Berang Pelaku Kecurangan PPPK Belum Ditangkap

Sebelumnya para guru honorer itu turut pula membawa bukti-bukti kecurangan ke meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Aksi kedua kalinya ini diselenggarakan mereka dengan didampingi oleh LBH Sumut. Mereka kecewa sebab kasus yang tengah diselidiki tersebut belum juga mengungkap tersangkanya, padahal menurut laporan mereka bukti-bukti yang diserahkan sudah jelas.

"Hari ini Kapolda sudah memeti-es kan kasus yang ada pada seleksi PPPK Langkat. Maka kami hari ini dengan beberapa guru honorer kabupaten Langkat hadir untuk meminta penetapan tersangka Kabupaten Langkat," kata pihak LBH Medan, Yusril Mahendra yang mendampingi puluhan guru honorer.

Dalam hal ini LBH Medan menilai sudah seharusnya Penyidik Direktorat Kriminal khusus Polda Sumut menetapkan tersangka kasus kecurangan seleksi PPPK, karena penyidik sudah mempunyai bukti-bukti yang cukup sebagaimana amanat KUHAP pasal 1 angka 14.

"Kami kecewa karena terlalu lama. Karena Kadis Pendidikan juga belum ditangkap, padahal kami sudah memberikan bukti banyak. Semua bukti telah kami sampaikan, tapi sangatlah lama diproses oleh Polda," katanya.

LBH Medan datang ke Polda Sumut mendesak Bupati Langkat, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Panselnas PPPK (BKN) untuk membatalkan hasil seleksi akhir PPPK Kabupaten Langkat, Madinah, dan Batubara karena dinilai penuh dengan kecurangan dan tindak pidana korupsi.

Yusril menyebutkan jika selama ini para guru honorer yang terlibat ke dalam aksi mengusut kecurangan PPPK, kerap diintimidasi.

"Mereka dikumpulkan sama Kabid dari kepala sekolah untuk diintimidasi. Bentuk dari intimidasi itu ada pemecatan dari sekolah, ini yang sangat kami sesali," katanya.

Menanggapi pernyataan dari Polda Sumut jika kasus ini masih diselidiki, Yusril mengKu kecewa. Sebab dirinya dan para guru honorer sudah lama menunggu.

"Kami minta Kapolda untuk cepat menetapkan tersangka, biar guru honorer ini tidak diintimidasi lagi," ujarnya.

Sementara itu, Irwansyah yang merupakan guru honorer di SMP Negeri 1 Tanjung Pura sangat berang melihat adanya "guru siluman". Hal ini disebutnya beberapa "guru siluman" tersebut justru lolos seleksi PPPK.

"Kehadiran Guru Siluman rasanya sangat tidak cocok dan sangat merugikan guru-guru yang aktif, karena di satu sisi guru-guru siluman ini yang dinyatakan lulus PPPK, sementara mereka tidak pernah hadir, tapi di dapodik data mereka tetap ada," kata Irwansyah.

Dirinya menambahkan jika guru-guru honorer di sekolah yang aktif mengajar awalnya tidak tahu bahwa "guru siluman" terdata di sekolah yang bersangkutan. Sebab, untuk kasus adanya "guru siluman" Irwan menyebutkan yang tahu adalah Kepala Sekolah dan pihak operator.

"Kami sangat kecewa dengan adanya kecurangan ini. Sebenarnya yang turun aksi ada ratusan orang, tapi beberapa dari kami memilih tidak ikut karena sudah diintimidasi," pungkasnya.