Ditjen PSDKP Segel Kapal Keruk Timah Laut di Perairan Karimun

Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, PT EUM ini telah memiliki izin-izin yang harus dilengkapi dalam melakukan penambangan pasir timah di wilayah laut.

Namun, sesuai dengan izin dasar PKKPRL yang telah diterbitkan oleh KKP, PT EUM telah melakukan pengerukan pasir timah diluar luasan yang telah ditetapkan, yakni 52,7 hektar.

"Jadi kapal GT2 milik PT EUM ini terdeteksi melakukan penambangan diluar wilayah yang telah ditetapkan. Luasan wilayah yang telah mereka tambang di luar lokasinya mencapai 11,2 hektar," ujarnya.

Lanjut Adin, dari hasil pengerukan di luar lokasi yang telah ditetapkan, KIP GT2 yang berada dibawah naungan PT EUM ini telah mengeruk pasir timah sebanyak 17 ton.

"Pasir timah ini nantinya akan dibawa ke smelter PT EUM yang berada di Kota Batam, untuk dilakukan pemisahaan antara pasar tengan timan yang telah ditambang," lanjutnya.

Atas pelanggaran yang telah dilakukan PT EUM, Ditjen PSDKP telah melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dengan memasang garis polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di KIP GT2.

"Untuk tindakan lanjutannya, jajaran Ditjen PSDKP melaksanakan pemanggilan kepada perusahaan yang mengoprasikan kapal GT2 untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan penghentian izin berusaha dengan cara memasang garis polisi khusus di sekeliling kapal GT2," kata Adin.

Selain itu, PT EUM juga dikenakan denda administratif dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tarun 2021, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tidak berhenti disitu, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin juga mengungkapkan banyaknya kasus serupa yang terjadi di wilayah Indonesia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi laut.

Namun, saat ini pihaknya telah memiliki 20 nano satelliet untuk mengawasi pergerakan-pergerakan pertambangan di wilayah laut. Hal ini dinilai dapat lebih mengoptimalkan tingkat pengawasan di lingkungan Ditjen PSDKP.

"Semenjak berlakunya PP 26 tahun 2023 ini, dimungkinkan banyak kasus serupa yang terjadi dilapangan, yakni pelaku usaha melakukan kegiatan berusaha di luar izin PKKPRL yang dimilili. Hal ini menjadi perhatian jajaran Ditjen PSDKP untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan melalui teknologi 20 nano setelit dan commander centre, hal ini dapat meminimalisir terjadinya kegiatan penambangan diluar wilayah yang diizinkan,” tutupnya.