Upah Minimum Aceh 2023 Naik 7,8 Persen Jadi Rp3,4 Juta

2. Setiap perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah

Sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Bila hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan formula melebihi, gubernur menetapkan UMP dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen.

Sedangkan hasil perhitungan UMP tidak melebihi 10 persen, dikatakan Jubir Pemerintah Aceh itu, sehingga penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan hasil perhitungan dengan formula, yaitu 7,81 persen.

“Setiap perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah terhadap karyawannya dengan memperhatikan masa kerja, tingkat Pendidikan, skill atau keahlian, kompetensi dan sebagainya,” ucap Muhammad MTA.

3. Kenakan sanksi perusahaan yang bayar upah di bawah umpan minimum

Dijelaskan, UMP merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja tujuh jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja enam hari per minggu. Kemudian, delapan jam per hari atau empat puluh jam per minggu bagi sistem kerja lima hari per-minggu. 

Sementara itu, Muhammad MTA menegaskan, perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah setelah keluarnya keputusan ini.

Oleh karena itu pihaknya berharap, agar setiap perusahaan yang ada di Aceh mengikuti regulasi tentang upah minimum tersebut dan penerapan UMP. Perusahaan akan diawasi dan dipantau oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. 

“Perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum provinsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.