Banda Aceh, IDN Times - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Wilayah Aceh, Nahrawi Noerdin, meminta Pemerintah Aceh untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas subsidi di Aceh.
Pernyataan itu disampaikan mengingat PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading telah menaikkan harga LPG nonsubsidi mulai 25 Desember 2021 lalu.
Penyesuaian harga harga baru untuk seluruh produk LPG nonsubsidi dikatakan Nahrawi, sudah berlaku sejak, Sabtu, 26 Februari 2022 lalu. Menurutnya, untuk wilayah Pulau Sumatra seperti Aceh, kenaikan harga elpiji ini berlaku untuk jenis Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, dan elpiji 12 kg. Sedangkan untuk harga LPG 3 kg yang disubsidi belum naik.
“Harga LPG 3 kg subsidi Rp 18.000 per tabung, sedangkan saat ini harga untuk Bright Gas 5,5 kg Rp 91.000 per tabung, dan Bright Gas 12 kg Rp189.000 per tabung,” kata Nahrawi.
Perbedaan harga yang cukup besar ini dikhawatirkan ketua Hiswana Migas Wilayah Aceh, akan memicu migrasi konsumen dari pengguna nonsubsidi ke elpiji subsidi.
“Akibat disparitas harga yang sangat jauh maka LPG 3 kilogram, berpeluang disalahgunakan atau tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai pengusaha, dia berharap pemerintah, khususnya instansi terkait, seperti Dinas Energi Sumber Daya Migas (ESDM) Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Provinsi Aceh, agar melakukan pengawasan penuh.
Sebab, dikarenakan tingginya harga gas 5 kg dan 12 kg tersebut berpeluang dimanfaatkan oleh bukan orang miskin atau usaha yang tidak berhak, seperti cafe, restoran.
“Hiswana Migas meminta pemerintah Aceh melakukan pengawasan ketat agar gas elpiji 3 kg subsidi tidak disalahgunakan,” pinta Nahrawi.