Masuk 28 Klub Nunggak Gaji, PSMS Medan Minta Penjelasan APPI

Menurut Fendi, apabila memang terdapat kewajiban pembayaran gaji pemain yang belum diselesaikan, hal tersebut semestinya tercermin dalam proses verifikasi dan lisensi klub profesional. Ia menjelaskan bahwa kondisi finansial merupakan salah satu aspek yang diperiksa dalam proses pemberian lisensi klub. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kewajiban klub kepada pemain maupun staf.

Karena itu, Fendi mempertanyakan dasar yang digunakan APPI dalam menyatakan PSMS Medan masih memiliki tunggakan gaji.

"Yang pasti kalau PSMS nunggak gaji, lisensi enggak mungkin lolos. Kemudian PSMS pasti ada ban FIFA. Dasarnya tunggakan gaji itu seperti apa? Kalau FIFA sebut PSMS ada tunggakan gaji, pasti kena ban, mau dari tahun kapan pun," ujarnya.

Sebagai informasi, PSMS Medan telah memperoleh Lisensi Klub Profesional 2026 dari PSSI. Untuk mendapatkan lisensi tersebut, klub harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melewati proses verifikasi berdasarkan lima aspek standar profesional yang mengacu pada regulasi AFC.

Kelima aspek tersebut meliputi program pembinaan pemain usia muda, stadion yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan, ketersediaan tenaga profesional seperti pelatih berlisensi AFC, dokter, manajer keuangan, dan petugas media, serta kejelasan kepemilikan dan status hukum klub.

Selain itu, kondisi keuangan juga menjadi salah satu aspek penting dalam proses lisensi. Klub harus memiliki laporan keuangan yang sehat, diaudit secara independen, serta memenuhi kewajiban finansial, termasuk tidak memiliki tunggakan gaji kepada pemain maupun staf.

Fendi meminta APPI melakukan konfirmasi kepada pihak klub sebelum mencantumkan nama PSMS dalam daftar klub yang disebut masih memiliki persoalan pembayaran gaji.

"Jadi maksudnya dasar APPI ngomong begitu dari mana? Sudah ke FIFA atau belum? Kan itu namanya tuduhan sepihak. Saya juga enggak tahu masalahnya yang mana. Intinya kalau saya ada tunggakan, pasti saya tidak lolos verifikasi lisensi dan pasti ada ban FIFA," tegasnya.

"Ini harus menjadi edukasi. Kita punya standar dari liga dan PSSI sudah jelas. Terlebih harus lolos verifikasi lisensi, salah satunya adalah masalah finansial. Dalam finansial itu salah satunya ada tunggakan gaji atau tidak," jelas Fendi.

Dari penelusuran IDN Times, PSMS saat manajemen-manajemen sebelumnya kerap mengalami masalah tunggakan gaji pemain. Terutama sejak tahun 2010. Terakhir kali PSMS disebut sempat bermasalah dengan tunggakan gaji pemain pada tahun 2023. Saat itu PSMS digugat pemain ke National Dispute Resolution Chamber (NDRC) atau badan penyelesaian sengketa nasional terkait gaji sebesar Rp127,5 juta dari 2 pemain. Gugatan masuk ke NDRC pada tanggal 20 dan 26 Januari 2023. Manajemen saat itu membantah itu tunggakan melainkan permasalahan kontrak yang berakhir.

Pada 2019, PSMS juga sempat digugat ke NDRC oleh 2 pemain Mamadou Lamarana Diallo dan Mohammadou Al-Hadji. PSMS saat itu kalah gugatan dari Al Hadji dan dituntut membayar gaji sebesar Rp150 juta. Lebih jauh lagi di era 2010-2014, PSMS kerap masuk klub-yang bermasalah soal gaji. Namun seiring pergantian badan hukum hingga manajemen, belum diketahui apakah persoalan itu sudah tuntas. Dalam beberapa musim terakhir, PSMS tak lagi dikaitkan dengan persoalan gaji.