Soal Dualisme PRSI Sumut, Klub: KONI Jangan Lempar ke PB

14 Jun 2022, 14:15 WIB

Mantan atlet nasional polo air, Zulfan Nasution (Dok.Istimewa)

Medan, IDN Times- Dualisme Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sumatra Utara belum juga berujung. Hal itu semakin menambah gelisah klub-klub yang membina atlet-atlet di cabang akuatik.

Pembina PRIM, Zulfan Nasution mengatakan, dualisme ini menimbulkan kebingungan bagi pengcab-pengcab dan klub yang sedang membina atletnya. Apalagi ada even besar yang menanti yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang.

"Dualisme ini harus diselesaikan dengan baik dan KONI Sumut harus bersikap netral. Tidak bisa dilempar ke PB (Pengurus Besar). KONI Sumut harus mendudukkan kedua pihak ini. Jangan terkesan lepas tangan dan membiarkan dualisme ini terjadi," kata Zulfan, Selasa (14/6/2022).

1. Zulfan sebut KONI Sumut punya peranan penting sebagai induk organisasi olahraga

Perwakilan Pengcab PRSI di Sumut menyampaikan tuntutan ke KONI Sumut, Senin (6/6/2022) (Dok.Istimewa)

Mantan atlet 1980-90-an yang sudah tiga kali masuk timnas Polo Air di SEA Games itu mengatakan KONI Sumut sebagai induk cabang olahraga memegang peranan penting menuntaskan dualisme ini. Zulfan menilai usai unjuk rasa yang dilakukan 15 Pengcab PRSI di Sumut belum ada upaya konkrit dari KONI Sumut.

"KONI sebagai induk cabang olahraga, ke mana arahan kita membina atlet ini dengan masih adanya dualisme ini. Saya terus terang sangat prihatin dengan prestasi akuatik dalam beberapa tahun terakhir ini.Terutama polo air yang jadi ikon Sumut," tambahnya.

"Kami heran ada kegiatan yang berkaitan dengan penataran kenapa tidak dikonfirmasi kan ke daerah. Pengprov harus menyertakan pengcab. Baik atlet/perwasitan. Banyak keluhan termasuk tidak transparansi, tidak ada rakerda dan lainnya," tambah pria yang juga Mantan Ketum PRSI Medan ini.

"Kami berharap KONI Sumut lebih tegas. Saya juga sudah ngomong ke Ketua KONI Sumut agar mendudukkan dua pihak ini," bebernya.

2. IANI Sumut kembali minta ketegasan KONI Sumut

Ketua IANI Sumut, Lamhot Simamora dan Sekretaris Eka Siregar (Dok.Istimewa)

Sementara itu Ketua Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) Sumut, Lamhot Simamora berkomentar keras soal ini. Ia meminta sikap tegas KONI Sumut mengakhiri dualisme ini.

"KONI Sumut kalau tidak sanggup menyelesaikan permasalahan ini mundur saja. Kami minta Gubernur mengevaluasi KONI Sumut. Termasuk soal anggaran," kata Lamhot didampingi Sekretaris IANI Sumut, Eka Setyawan Siregar.

Sebagai mantan atlet nasional, Lamhot prihatin. Ja mengatakan, jangan sampai permasalahan ini mengganggu persiapan atlet menghadapi PON 2024. "Kita sudah gagal di Papua, tentu jangan sampai di PON 2024 sebagai tuan rumah kita gagal lagi," pungkas atlet juara tinju OPBF ini.

3. Sebelumnya 15 perwakilan pengcab PRSI se-Sumut mendatangi KONI Sumut

Perwakilan Pengcab PRSI di Sumut menyampaikan tuntutan ke KONI Sumut, Senin (6/6/2022) (Dok.Istimewa)

Sebelumnya dualisme terjadi setelah adanya mosi tidak percaya dari pengprov/klub kepada Muchrid Nasution sehingga digelar Musprovlub pada 15-16 Januari lalu. Terpilih, Tengku Rinel Rizal sebagai ketua dalam musyawarah tersebut. Namun, pada kenyataannya hasil Musprovlub itu belum mendapat pengakuan.

Pada 6 Juni 2022 lalu, sebanyak 15 perwakilan pengcab mendatangi KONI Sumut menuntut kejelasan soal dualisme dan meminta rekomendasi untuk kepengurusan hasil Musprovlub. KONI Sumut lewat Wakil Ketua I, Prof Agung Sunarno mengatakan akan memberikan jawaban pada 9 Juni 2022 seusai Ketua Umum KONI Sumut, John Lubis pulang ke Medan. Namun hingga kini perwakilan pengcab tak hadir.

Ketua KONI Sumut, John Lubis sebelumnya mengatakan, seharusnya Pengcab mendemo PB PRSI. "Yang tidak mengakui Musdalub itu kan PB PRSI. Masa KONI diminta rekomendasi. Saya sudah minta PB merespon permintaan pengcab-pengcab untuk Musdalub tapi dijawab bahwa PB tidak mengakui mereka dan tidak akan mengakui musda tersebut," kata John.