Prestasi 4 Besar, Atlet dan Pelatih PON Sumut: Tak Adil Bonus Turun!

Salah satu pelatih, Sadarmawati Simbolon dari cabang olahraga Kickboxing, mengaku kecewa dengan hasil audiensi tersebut.
"Kami tidak mendapatkan solusi. Keputusan tetap sama seperti yang diumumkan sebelumnya. Pemerintah sudah mengambil kebijakan bahwa bonus tidak ada peningkatan, malah turun karena pajak ditanggung penerima (atlet dan pelatih)," keluhnya.

Ia menyoroti bahwa nominal bonus untuk pelatih turun drastis dibandingkan PON Papua 2021. Bonus pelatih peraih emas: Turun dari Rp 100 juta menjadi Rp 50 juta, pelatih peraih perak: Dari Rp 75 juta menjadi Rp 25 juta dan bonus pelatih peraih perunggu: Dari Rp 50 juta menjadi Rp 15 juta

Padahal, menurutnya, para atlet dan pelatih telah berjuang keras meningkatkan prestasi Sumatera Utara di PON XXI, yang terbukti dengan lonjakan peringkat dari posisi ke-13 pada PON Papua 2021 ke peringkat keempat di PON 2024.

"Kami sudah berjuang keras. Dari peringkat 13 naik ke posisi empat besar nasional. Tapi kenapa penghargaan justru berkurang? Ini tidak adil bagi kami," tambahnya.

Hal serupa disampaikan Glenn Bakrie, peraih medali emas cabang Panjat Tebing, yang juga kecewa dengan besaran bonus dan pajak yang harus ditanggung sendiri.

"Kami dijanjikan bonus lebih besar dari PON sebelumnya, tapi ternyata faktanya tidak demikian. Ditambah lagi pajak yang cukup besar, itu yang membuat saya kecewa," ungkapnya.

Sementara Wakil Bendahara KONI Sumut, Drs. T. P Sihombing, menjelaskan bahwa total anggaran bonus atlet dan pelatih telah ditetapkan sebesar Rp 56 miliar, meskipun awalnya KONI mengusulkan Rp 78 miliar.

"Kami sudah berjuang mati-matian agar jumlahnya lebih besar. Tapi karena kondisi keuangan daerah, yang bisa disalurkan melalui KONI hanya Rp 56 miliar. Itu akan dibagi habis kepada atlet dan pelatih," ujarnya.

Dikatakannya untul atlet peraih medali emas meraih Rp 250 juta, medali Perak: Rp 125 juta dan medali Perunggu: Rp 75 juta. Sedangkan untuk pelatih emas: Rp 50 juta, perak: Rp 25 juta, perunggu: Rp 15 juta

Pembagian bonus akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan transfer langsung ke rekening masing-masing atlet dan pelatih dua jam setelah acara seremonial.

Terkait pajak penghasilan (PPh), Ombing menegaskan bahwa pajak ini menjadi tanggung jawab penerima bonus, sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pajaknya bervariasi, antara 5 hingga 15 persen, tergantung besaran bonus yang diterima. Pajak ini wajib disetorkan ke kas negara karena dana yang digunakan berasal dari kas daerah," jelasnya.

Ombing mengakui bahwa pada PON sebelumnya, pajak bonus ditanggung pemerintah, tetapi kebijakan tahun ini berbeda, sehingga atlet dan pelatih harus membayarnya sendiri.

"Ketentuan pajak memang seperti itu. Tahun lalu memang ditanggung pemerintah, tapi kali ini tidak. Kami harap atlet dan pelatih bisa memahami kondisi ini," tambahnya.

Sementara Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, dirinya tak mengetahui janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di era sebelumnya terkait bonus PON tersebut.

"Oh saya tidak tahu janjinya gimana, saya kan cuman menjalankan apa yang sudah dianggarkan. Penganggarannya bukan dari saya. Tapi bukan tidak bertanggung jawab ya, tapi saya hanya menjalankan yang sudah ditetapkan," ucapnya.

Menurutnya dirinya tidak mengubah anggaran yang ditetapkan sebelumnya.  "Tidak ada mengubah, tidak ada mengganti-ganti, tidak ada mengurangi dan tidak ada juga menambahkan. Karena memang sudah dianggarkan dari awal," bebernya.

Soal permintaan atlet agar pajak ditanggung pemerintah seperti sebelumnya Bobby belum bisa menjawab. "Kalau itu saya belum monitor, nanti saya koordinasikan dulu," pungkasnya.